Prabowo Ingatkan Pejabat: 'Jabatan Bukan untuk Cari Untung tapi Pengabdian'

Ringkasan Berita:

• Prabowo Subianto menegaskan bahwa bekerja di pemerintahan adalah bentuk pengabdian, bukan sarana mencari keuntungan pribadi 
• Ia juga menyoroti penyalahgunaan wewenang oleh oknum birokrat yang membantu praktik ilegal 
• Di sisi lain, negara berhasil menyelamatkan puluhan triliun rupiah untuk perbaikan sekolah dan pengamanan aset hutan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden RI Prabowo memberikan peringatan kepada seluruh pejabat dan birokrat di jajaran kabinetnya mengenai esensi pengabdian kepada negara.

Hal tersebut disampaikan di tengah keberhasilan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyelamatkan uang negara senilai Rp11,42 triliun pada acara penyerahan hasil penyelamatan aset di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Prabowo memberikan sentilan mendalam kepada para pejabat negara mengenai keseimbangan antara tingkat kesejahteraan dan tanggung jawab moral dalam melayani rakyat. Ia menegaskan bahwa menjadi bagian dari pemerintah adalah sebuah bentuk pengorbanan.

"Kita paham, saya mengerti gaji kalian mungkin tidak cukup. Tapi kalau kita lihat rakyat kita yang lebih parah dari kita, kita harus fahami bekerja di pemerintah adalah pengabdian," ujar Presiden dalam sambutannya.

Ia berulang kali menekankan bahwa posisi di pemerintahan bukan sarana untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan sebuah mandat suci.

Baca juga: Uang Negara Rp11,4 Triliun Berhasil Diselamatkan, Prabowo: Mari Tutup Praktik Menipu Rakyat

Eks Danjen Kopassus itu meminta para pejabat untuk menilik kembali kondisi masyarakat yang masih hidup dalam keterbatasan.

"Bekerja di pemerintah adalah pengabdian. Bekerja untuk pemerintah, di pemerintah adalah pengabdian. Berapa ribu kali saya harus tekankan bekerja di pemerintah adalah pengorbanan dan pengabdian," tegas Presiden.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menyoroti adanya oknum di birokrasi dan lembaga negara yang menyalahgunakan wewenang untuk membantu para pencuri uang negara. Ia meminta praktik pemberian dukungan terhadap kegiatan ilegal seperti tambang dan perkebunan ilegal segera dihentikan.

"Ada di antara kita, harus kita akui, di antara birokrasi kita, di antara KL-KL kita, di antara lembaga-lembaga kita, institusi kita, ada pribadi-pribadi yang diberi tugas, diberi kehormatan oleh negara tapi memakai wewenang dan kekuasaannya justru untuk membantu mereka-mereka yang mencuri dari uang negara," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden melaporkan bahwa hingga 10 April 2026, total uang tunai yang berhasil diselamatkan mencapai Rp31,3 triliun. Dana ini diproyeksikan untuk memperbaiki 34.000 sekolah di seluruh Indonesia yang selama bertahun-tahun tidak tersentuh perbaikan.

Selain uang tunai, negara melalui Satgas PKH juga berhasil menguasai kembali aset kawasan hutan senilai kurang lebih Rp370 triliun. Nilai penyelamatan aset ini diklaim mencapai hampir 10 persen dari total nilai APBN Indonesia.

Sebagai latar belakang, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dibentuk melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2025.

Satgas ini fokus pada audit dan penertiban administratif di sektor kehutanan untuk mencegah kebocoran kekayaan negara yang telah berlangsung lama.