Pengamat: Masa Depan Bangsa Berada pada Keberanian Membenahi Sistem

Ringkasan Berita:

• Pieter C Zulkifli mengingatkan bila gagasan tentang kedaulatan dan keadilan diuji oleh praktik kekuasaan itu sendiri.
• Arah masa depan bangsa pun bergantung pada keberanian membenahi sistem secara jujur.
• Kepemimpinan bukan semata soal kendali, melainkan kedalaman pemahaman terhadap realitas yang dihadapi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dan hukum Dr Pieter C Zulkifli, SH, MH, mengingatkan bila gagasan tentang kedaulatan dan keadilan diuji oleh praktik kekuasaan itu sendiri.

Arah masa depan bangsa pun bergantung pada keberanian membenahi sistem secara jujur.

"Kepemimpinan diuji bukan oleh kuasa, melainkan keberanian mendengar dan menegakkan keadilan di tengah bayang oligarki dan krisis hukum," ujar Pieter Zulkifli dalam keterangannya di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Dia menilai ada satu ironi yang terus berulang dalam sejarah bangsa ini: semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar godaan untuk berhenti mendengar.

Padahal, kata dia, di situlah kualitas kepemimpinan justru diuji, apakah tetap merunduk atau berubah menjadi menara yang jauh dari realitas.

Bagi dia, di tengah realitas hukum yang kerap dipertanyakan dan bayang oligarki yang menguat, publik membutuhkan pemimpin yang tidak sekadar kuat, tetapi juga rendah hati dan berpihak.

"Kita sering mendefinisikan pemimpin hebat sebagai sosok yang kuat, tegas, dan dihormati. Namun, dalam tradisi kearifan lokal Indonesia, dari nilai ngayomi hingga filosofi 'padi semakin berisi semakin merunduk', pemimpin sejati justru yang mau mendengar, merangkul, dan berjalan bersama rakyatnya. Ia bukan merak yang menuntut hormat, melainkan akar yang menguatkan pohon agar tak tumbang diterpa badai," tuturnya.

Dia mengutip peringatan Buya Hamka, yakni 'Nahkoda yang baik bukanlah yang pandai mengemudikan kapal, tetapi yang mengetahui rahasia lautan'.

Artinya, kepemimpinan bukan semata soal kendali, melainkan kedalaman pemahaman terhadap realitas yang dihadapi.

Pieter Zulkifli mengatakan refleksi ini menjadi semakin relevan ketika membaca kembali gagasan dalam buku Paradoks Indonesia karya Prabowo Subianto. Dalam buku tersebut, terdapat peringatan keras bahwa Indonesia bisa 'menuju kehancuran' jika tata kelola negara tidak diperbaiki.

"Pernyataan ini bukan sekadar retorika, melainkan hasil pembacaan atas data ketimpangan ekonomi, kebocoran sumber daya, hingga lemahnya institusi," katanya.

"Ketika penulis buku itu berada di puncak kekuasaan, pertanyaan publik menjadi tak terelakkan: apakah arah kebijakan hari ini menjawab kegelisahan dalam buku tersebut, atau justru mengonfirmasi ketakutan yang pernah ditulis?" ujarnya.

Menurutnya, dalam sejumlah diskusi publik, termasuk yang disampaikan Mahfud MD, persoalan Indonesia tidak sesederhana moral individu. Masalahnya lebih struktural: hukum yang lemah dan kerap dikuasai oleh oligarki.

Dia menyebut secara formal, Indonesia adalah negara demokrasi. Namun dalam praktik, kekuasaan ekonomi dan politik sering kali terkonsentrasi pada segelintir elite.

Tak hanya itu, Pieter Zulkifli berpandangan data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi di Indonesia masih tinggi, dengan rasio Gini berkisar di angka 0,38 dalam beberapa tahun terakhir.