Jumat, 24 April 2026

Ancaman Krisis Energi

Ibas Soroti Ancaman Global, Desak Negara Perkuat Kendali Migas demi Kedaulatan Energi

Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan sektor migas bukan hanya soal energi, tetapi menyangkut ketahanan nasional di tengah tekanan geopolitik global

Penulis: Reza Deni
Editor: Wahyu Aji
HO/IST
KEDAULATAN ENERGI - Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Com., M.Sc., (Ibas) bersama Fraksi Partai Demokrat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penguatan Peran Negara dalam Tata Kelola Sektor Migas Nasional” di DPR RI, Senin (13/4/2026). Dalam forum tersebut, Ibas menegaskan pentingnya memperkuat peran negara dalam menghadapi dinamika global, sekaligus memastikan kedaulatan energi nasional tetap terjaga di tengah tekanan geopolitik dunia. 

Ringkasan Berita:
  • Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan sektor migas bukan hanya soal energi, tetapi juga menyangkut ketahanan nasional di tengah tekanan geopolitik global.
  • Negara dinilai perlu berperan aktif sebagai pengelola dan pelindung sumber daya, tidak hanya regulator, untuk menjaga stabilitas harga, distribusi energi, dan mencegah ketimpangan.
  • Fokus kebijakan meliputi peningkatan produksi, reformasi subsidi, penguatan BUMN energi, pembangunan cadangan energi, serta percepatan transisi ke energi terbarukan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, menegaskan pentingnya peran kuat negara dalam sektor migas di tengah meningkatnya tekanan geopolitik global yang berdampak langsung pada ketahanan energi nasional.

Hal itu disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) di DPR RI bertajuk penguatan tata kelola migas nasional.

Menurut Ibas, isu migas saat ini tidak lagi sekadar soal energi, melainkan menyangkut ketahanan bangsa secara menyeluruh.

“Kita berbicara tentang migas, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang ketahanan bangsa kita,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Rabu (15/4/2026).

Ibas menyoroti konflik di kawasan Timur Tengah hingga Eropa Timur yang memengaruhi rantai pasok energi global.

Jalur strategis seperti Selat Hormuz disebut menjadi titik krusial karena dilalui sekitar 25 persen distribusi energi dunia.

Kondisi ini, kata Ibas, memicu lonjakan harga energi dan berdampak pada inflasi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

“Energi bukan hanya soal BBM, tetapi juga LPG, distribusi pangan, hingga biaya hidup masyarakat,” kata dia.

Mengacu pada Pasal 33 UUD 1945, Ibas menekankan bahwa negara harus hadir lebih dari sekadar regulator.

Ia menilai negara harus berperan sebagai pengelola sekaligus pelindung sumber daya alam untuk mencegah ketimpangan.

“Tanpa peran negara yang kuat, pasar bisa melahirkan ketimpangan,” ujarnya.

Dalam paparannya, Ibas membeberkan lima fokus utama penguatan sektor migas, yakni meningkatkan produksi nasional melalui eksplorasi dan investasi, menata kebijakan harga dan subsidi energi agar tepat sasaran, memperkuat BUMN energi agar kompetitif secara global, membangun cadangan energi nasional, dan mempercepat transisi energi ke sumber terbarukan.

Inas juga menyoroti pentingnya reformasi regulasi agar tidak menghambat investasi.

“Regulasi yang terlalu kompleks justru bisa menghambat pertumbuhan sektor migas,” katanya.

Dalam forum tersebut, sejumlah pakar turut memberikan pandangan, di antaranya Satya Widya Yudha. Dia menilai gas alam akan menjadi energi transisi penting menuju bauran energi yang lebih bersih.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved