Ray Rangkuti Soroti Menguatnya Peran Militer di Ruang-ruang Sipil hingga Kasus Andrie Yunus

Ringkasan Berita:

• Ray Rangkuti menyoroti menguatnya peran militer di ruang sipil serta kekhawatiran terhadap respons aparat terhadap kritik publik yang berpotensi berlebihan.
• Ia menegaskan bahwa tugas militer seharusnya melindungi negara sekaligus menjamin kebebasan warga negara, bukan memandang kritik sebagai ancaman terhadap pertahanan.
• Ray juga menilai belum ada perubahan mendasar dalam cara pandang militer sehingga diperlukan pembaruan dalam pendidikan dan doktrin agar lebih menghormati hak sipil.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menyoroti terkait gejala yang berkaitan dengan menguatnya peran militer di ruang-ruang sipil dan dugaan operasi militer dalam kasus penyiraman air keras ke aktivis Kontras Andrie Yunus.

Hal ini disampaikannya dalam acara diskusi publik berjudul 'Politik Pertahanan dan Ekspansi Peran Militer di Ruang Sipil: Antara Kebutuhan Strategis dan Risiko Dwifungsi Baru' di Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026) 

“Dalam sebuah diskusi di stasiun televisi nasional, kami diingatkan oleh pak Suleman Pontoh mantan kepala badan intelijen strategis agar berhati-hati dalam bicara. Karena akan menyinggung orang lain seperti aparat negara. Sebab pemahaman setiap orang terutama para anggota militer tidak sama dalam merespon atau menyikapi pembicaraan orang lain yang mengkritik atau mengoreksi negara di ruang publik. Sehingga terkadang anggota akan bertindak di luar perintah pimpinan atau atasan seperti perwira dalam satuan militer,” jelas Ray Rangkuti, mengutip Mantan Kabais Soleman Pontoh dalam sebuah diskusi di stasiun televisi.

Padahal, kata Ray, militer itu bertugas untuk memberikan rasa aman atau perlindungan kepada NKRI atas ancaman atau gangguan yang datang dari luar. 

Artinya doktrin yang harus dikuatkan dalam kalangan militer itu adalah bukan sekadar menjaga segenap tanah tumpah darah Indonesia dalam pengertian geografik tapi juga dalam pengertian orangnya.

“Menjaga NKRI itu bukan sekadar melihat soal batas-batas geografik dari Sabang sampai Merauke. Atau mempertahankan atau menjaga pemerintah saja tapi yang berkenaan di dalamnya adalah menjamin hak kebebasan warga negaranya” paparnya.

Ia melanjutkan ini yang kita maksud bahwa agar modul pendidikan militer yang perlu diubah bukan mengingatkan masyarakat agar hati-hati berbicara.

Ray mengatakan salah satu faktor mengapa kita bergerak pada tahun 1998, karena kalau terjadi peristiwa yang menyimpang masyarakat sipil, itu yang diingatkan itu masyarakat sipilnya. 

Padahal, lanjut Ray, masyarakat sipil itu pemegang kedaulatan itu.

Jadi kalau ada gangguan kepada masyarakat sipil maka gangguan itu yang semestinya diperbaiki.

"Kenapa masih ada gangguan kepada kebebasan berpendapat, misalnya," ujar dia.

Ray mengakui dari hasil diskusi di stasiun televisi nasional tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada perubahan mendasar di kalangan militer.

“Bahwa orang yang mengutarakan pendapatnya, memberikan kritik, masih dianggap sebagai ancaman terhadap pertahanan negara,” beber Ray Rangkuti.

Diskusi ini diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Indonesia Youth Congress dengan menghadirkan sejumlah narasumber yakni  Ikrar Nusa Bakti selaku Guru Besar Ilmu Politik; Firdaus Syam selaku Dosen Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta; Ray Rangkuti selaku Direktur Eksekutif LIMA Indonesia; Haris Azhar selaku Pendiri Lokataru Foundation; serta Uli Arta Siagian selaku Koordinator Kampanye Eksekutif Walhi Nasional. 

Sementara itu peserta yang hadir dalam kegiatan ini seperti organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, peneliti, akademisi, hingga masyarakat umum.

Mengenai Kasus Andrie Yunus

• Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus kini memasuki tahap hukum di Oditurat Militer Jakarta, dengan empat tersangka dari oknum anggota BAIS TNI sudah dilimpahkan.
• Meski begitu, dalang utama di balik serangan ini masih belum terungkap sepenuhnya.
• Andrie Yunus, Wakil Koordinator KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) disiram air keras di kawasan Salemba, Jakarta, setelah menerima telepon misterius.
• Kejadiannya pada Kamis malam, 12 Maret 2026, sekitar pukul 23.00 WIB.
• Kasusnya diduga melibatkan oknum anggota BAIS TNI. Empat tersangka sudah diproses hukum militer.
• Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengidentifikasi 16 orang tak dikenal (OTK)  yang diduga terlibat, termasuk kemungkinan adanya pihak sipil.