Isu Bebas Akses Pesawat AS di Ruang Udara RI, Pengamat: Indonesia Bisa Terseret Rivalitas AS-China

Ringkasan Berita:

• Analis politik dan militer Selamat Ginting menanggapi proposal bebas akses menyeluruh atau "blanket overflight access" bagi pesawat militer AS untuk melintas di wilayah udara RI.
• Kata Ginting, sebenarnya overflight adalah hal lazim, tetapi bakal jadi masalah jika aksesnya terlalu luas.
• Ginting juga menilai, dengan posisi strategis Indonesia, jika AS diberi bebas akses secara menyeluruh, maka akan berisiko membuat Indonesia dianggap sebagai sekutu AS.

TRIBUNNEWS.COM - Analis politik dan militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, menanggapi proposal bebas akses menyeluruh  atau "blanket overflight access" bagi pesawat militer Amerika Serikat (AS) untuk melintas di wilayah udara (airspace) RI.

Wacana bebas akses bagi pesawat militer AS di ruang udara RI belakangan ramai diberitakan oleh media asing.

Menurut Ginting, sejatinya akses penerbangan atau overflight adalah hal yang wajar dalam hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara-negara lain, termasuk AS.

Akan tetapi, kata Ginting,  yang perlu diperhatikan adalah skala pemberian aksesnya.

Misalnya, jika sudah terlalu luas atau melebihi mekanisme izin berdasarkan kasus per kasus (case by case), maka itu tidak wajar.

"Memang overflight militer itu lazim saja ya dalam hubungan bilateral, termasuk yang dilakukan oleh negara besar seperti Amerika Serikat," tutur Ginting dalam program On Focus yang diunggah di kanal YouTube Tribunnews, Kamis (16/4/2026).

"Namun, yang tidak lazim menurut saya adalah jika aksesnya terlalu luas [blanket] atau minim transparansi tujuan, misinya apa gitu."

"Biasanya negara itu memberikan izin permisi, jadi case by case atau terbatas untuk latihan logistik maupun misi kemanusiaan."

Sebagai informasi, Selamat Ginting juga meraih gelar doktor Ilmu Politik di UNAS pada Kamis (26/2/2026) lalu setelah berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Hubungan Sipil-Militer dalam Konsolidasi Demokrasi Terkait Penempatan Prajurit Aktif TNI di Jabatan Pemerintahan Sipil Era Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto.”

Indonesia Berisiko Terseret ke Rivalitas AS - China

Selanjutnya, Selamat Ginting menyoroti posisi strategis Indonesia, dengan adanya Selat Malaka dan beberapa selat penting lainnya, mirip Selat Hormuz sebagai titik strategis penting bagi Iran.

Baca juga: 3 Fakta tentang Wacana Bebas Akses Pesawat Militer AS di Ruang Udara Indonesia: Disorot Media Asing

Posisi tersebut, cukup menguntungkan bagi Indonesia, dan menjadikan ruang udara RI memiliki nilai strategis yang berlipat ganda alias strategic multiplier.

"Kalau bicara sensitivitas geografi Indonesia, kita nih posisinya sangat strategis sekali. Indonesia adalah penghubung Samudera Hindia dan Samudera Pasifik," papar Selamat Ginting.

"Kalau Iran hanya punya Selat Hormuz, misalnya... Kita juga memiliki titik strategis. Ada Selat Malaka, ada Selat Sunda, ada Selat Lombok."

"Jadi, ini membuat kita Indonesia bagian dari jalur logistik militer global dan titik penting dalam strategi di kawasan Indo-Pasifik, sehingga akses udara Indonesia juga bernilai sangat strategic multiplier."

Namun, kata dia, hal ini menjadi sensitif dan menimbulkan risiko bagi Indonesia jika memberikan "blanket overflight access" kepada AS.