Komjen Ramdani Tegaskan Brimob Jadi Kekuatan Terakhir: Kedepankan Soft Power dalam Penanganan Massa

Ringkasan Berita:

• Komjen Ramdani memberikan catatan penting mengenai istilah PHH yang selama ini dikenal masyarakat sebagai pasukan huru-hara
• Peran utama pasukan huru-hara adalah untuk mencegah terjadinya tindakan perusakan, bukan semata-mata untuk membubarkan massa dengan kekerasan
• Kehadiran Brimob di lapangan merupakan bentuk pencegahan agar situasi tidak berkembang menjadi destruktif

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komjen Pol Ramdani Hidayat, Komandan Korps Brimob (Dankorbrimob) Polri, menekankan adanya paradigma baru dalam tubuh pasukan elit baret biru tersebut.

Brimob kini diposisikan sebagai "kekuatan terakhir" dalam setiap penanganan massa, dengan mengutamakan pendekatan persuasif.

Hal ini disampaikan Dankorbrimob usai menghadiri pengarahan Kapolri dalam rangkaian Rakernis Korps Brimob Polri di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Selasa (21/4/2026).

Menurut Ramdani, Rakernis ini bertujuan untuk menyamakan persepsi di seluruh jajaran Brimob, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, terkait cara bertindak di lapangan.

Dalam keterangannya, Komjen Ramdani memberikan catatan penting mengenai istilah PHH yang selama ini dikenal masyarakat sebagai Pasukan Huru-Hara.

Baca juga: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Instruksikan 7.000 Personel Brimob Siaga Hadapi Gejolak Global

Ia menegaskan, peran utama pasukan ini adalah untuk mencegah terjadinya tindakan perusakan, bukan semata-mata untuk membubarkan massa dengan kekerasan.

"Penanganan massa sekarang tidak harus dengan kekerasan. Kami tunjukkan dulu pakai soft power. Ada dari Binmas, ada dari Sabhara. Jadi kekuatan Brimob adalah kekuatan terakhir," ujar Ramdani di hadapan awak media.

Baca juga: Polri Waspadai Perang Timur Tengah Picu Lonjakan Harga Barang dan Gelombang Demo di Indonesia

Ia menambahkan, kehadiran Brimob di lapangan merupakan bentuk pencegahan agar situasi tidak berkembang menjadi destruktif.

Meskipun mengedepankan sisi humanis, Dankorbrimob menegaskan negara tidak akan tinggal diam jika unjuk rasa berubah menjadi aksi yang mengancam nyawa.

Ia menyatakan unjuk rasa atau penyampaian pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara yang diperbolehkan.
Namun, Brimob akan mengambil tindakan tegas apabila situasi sudah melampaui batas toleransi keamanan.

"Kalau unjuk rasanya sih, semua boleh-boleh saja. Tapi kalau sampai pengrusakan, pembakaran, kemudian membuat jiwa seseorang terancam, bahkan sampai meninggal dunia, baru kita nanti tindak. Itu sebenarnya," ucapnya.