Kritik Rencana ‘Overflight’ Militer AS, Dino Patti Djalal Singgung Serangan Sekolah di Iran

Ringkasan Berita:

• Dino Patti Djalal menyoroti rencana pemberian akses ruang udara (overflight) bagi militer Amerika Serikat (AS) di Indonesia.
• Dino menilai kebijakan ini memiliki sisi lain yang belum banyak disorot publik.
• Dino mencium gelagat bahwa pemerintah seharusnya lebih berhati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri sekaligus Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, menyoroti rencana pemberian akses ruang udara (overflight) bagi militer Amerika Serikat (AS) di Indonesia.

Dino mempertanyakan urgensi dan ketepatan waktu (timing) pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kerja sama militer dengan Negeri Paman Sam tersebut.

Hal ini merespons pernyataan Menteri Luar Negeri RI Sugiono yang menyebut bahwa saat ini pemerintah masih mendiskusikan pemberian akses udara tersebut dengan pihak AS.

Dino menilai kebijakan ini memiliki sisi lain yang belum banyak disorot publik, terutama terkait rekam jejak aksi militer AS belakangan ini yang dinilai melanggar hukum internasional.

"Saya bisa buka angle yang nggak banyak disorot oleh media maupun publik. Kita lihat militer Amerika melakukan penculikan terhadap Presiden Maduro (Venezuela), itu ilegal. Kemudian aksi pembunuhan terhadap kepala negara berdaulat yaitu Iran, dengan sengaja menewaskan Ayatollah Khamenei. Itu melanggar hukum internasional," kata Dino Patti Djalal di Kampus Atmajaya, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Lebih lanjut, Dino membeberkan serangkaian tindakan militer AS lainnya, mulai dari penenggelaman kapal Iran di Samudra Hindia hingga pengeboman fasilitas publik seperti sekolah dan jembatan yang memakan korban jiwa anak-anak.

Ia mengaku heran mengapa di saat sekutu dekat Amerika Serikat sendiri mulai menjauh dan mengkritik langkah-langkah semena-mena tersebut, Indonesia justru tampak ingin mendekat secara militer.

"Di tengah semua itu, ini aspek politiknya, aspek timing. Saya tidak paham di tengah sekutu Amerika sendiri menjauhi dan mengkritik langkah-langkah semena-mena ini, kenapa kita jauh-jauh datang untuk menandatangani peningkatan kerja sama militer?" tegasnya.

Dino menggunakan istilah indifference atau sikap masa bodoh untuk menggambarkan kebijakan pemerintah Indonesia saat ini yang dinilai tidak peka terhadap konteks geopolitik global.

"Seakan-akan ada indifference, ketidakpedulian terhadap situasi ini. Dari segi timing tidak tepat. Saya tidak mengerti kenapa tidak ada kepekaan, bahkan indifference, sabodo deh, whatever terhadap konteksnya," sindir Dino.

Meski kebijakan mengenai akses udara (overflight) ini belum diputuskan, Dino mencium gelagat bahwa pemerintah seharusnya lebih berhati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia.

Ia mengaku bingung dengan urgensi menjalin kemitraan militer yang lebih erat dengan pihak yang tindakannya dianggap membabi buta.

"Saya agak bingung, apa urgensinya melakukan peningkatan kerja sama militer dengan militer Amerika yang secara membabi buta melakukan hal-hal yang semuanya bertentangan dengan prinsip Indonesia? Seakan-akan tidak ada apa-apanya," pungkas Dino.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa saat ini tidak ada kebijakan yang memberikan akses tidak terbatas atau unrestricted access bagi pihak asing manapun, termasuk Amerika Serikat (AS) untuk menggunakan ruang udara Indonesia secara bebas.

Baru sebatas usulan

Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan permintaan izin terbang atau overflight dari AS, masih sebatas usulan.