Peringatan May Day Diharapkan Berlangsung Tertib demi Kepentingan Bersama

Ringkasan Berita:

• Peringatan May Day dipandang sebagai momentum penting perjuangan buruh, namun tetap perlu diimbangi dengan tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
• Stabilitas keamanan dinilai menjadi faktor kunci bagi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga aksi yang tidak tertib berpotensi merugikan semua pihak.
• Diperlukan peran bersama antara buruh, pengusaha, pemerintah, dan aparat untuk menjaga keseimbangan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peringatan May Day setiap 1 Mei merupakan simbol perjuangan kaum buruh dalam menuntut hak dan kesejahteraan. 

Namun di sisi lain, peringatan tersebut kerap diiringi kekhawatiran akan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat apabila aksi berlangsung tanpa kendali.

Ketua Umum KBPP Polri periode 2015-2021, A.H. Bimo Suryono menegaskan dalam negara demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dilindungi undang-undang. 

Namun, hak tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab menjaga ketertiban, menghormati hukum, serta tidak merugikan masyarakat luas.

“Di sinilah titik krusial antara May Day dan Kamtibmas,” ujar Bimo dalam keterangannya, Jumat (1/5/2026).

Menurut dia, Kamtibmas bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, melainkan seluruh elemen bangsa termasuk buruh, pengusaha, dan masyarakat.

Stabilitas keamanan, lanjutnya, menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi.

“Tanpa rasa aman tidak akan ada investasi. Tanpa investasi, lapangan kerja akan menyempit. Pada akhirnya, buruh juga yang akan merasakan dampaknya,” katanya.

Bimo juga menyoroti pentingnya menjaga persepsi positif terhadap iklim usaha di tengah dinamika global.

Investor, baik domestik maupun asing, cenderung memilih negara yang aman, stabil, dan memiliki kepastian hukum. 

Oleh karena itu, aksi yang berpotensi mengganggu ketertiban, terlebih jika disusupi oknum tidak bertanggung jawab, dinilai dapat merugikan citra investasi nasional.

Meski demikian, ia menilai persoalan bukan terletak pada peringatan May Day, melainkan pada cara pelaksanaannya.

May Day yang damai dan tertib justru dapat mencerminkan kedewasaan demokrasi serta menjadi ruang dialog konstruktif antara buruh, pengusaha, dan pemerintah.

Sebaliknya, aksi yang berujung anarkis dinilai dapat melemahkan posisi buruh dan merusak kepercayaan publik.

Dalam pandangannya, terdapat sejumlah langkah penting yang perlu diperhatikan bersama. Pertama, penguatan penegakan hukum secara tegas dan adil tanpa pandang bulu. 

Kedua, pembinaan organisasi buruh agar lebih profesional dan bertanggung jawab. Ketiga, peran pengusaha sebagai mitra strategis yang memandang buruh sebagai aset utama. 

Keempat, pemerintah sebagai penyeimbang yang adil dalam hubungan industrial. Kelima, tindakan tegas dan terukur dari aparat penegak hukum dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

“May Day bukan sekadar panggung menyampaikan tuntutan, tetapi cermin kedewasaan bangsa dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban. Kesejahteraan buruh dan keamanan negara tidak boleh dipertentangkan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya ketegasan aparat dalam menghadapi tindakan yang melanggar hukum.

“Negara tidak boleh ragu. Setiap tindakan anarkis harus dihadapi dengan sikap tegas dan terukur. Ketegasan itu bukan untuk menakut-nakuti, tetapi memastikan hukum tetap menjadi panglima,” tegasnya.

Untuk itu, Bimo mengingatkan bahwa tujuan seluruh pihak adalah sama yakni mewujudkan kesejahteraan bersama.

Buruh yang sejahtera akan meningkatkan daya beli, pengusaha yang berkembang membuka lapangan kerja, dan negara yang stabil akan menarik investasi.

“May Day seharusnya menjadi momentum refleksi, bukan konfrontasi. Jika semua pihak menjalankan perannya dengan baik, maka kesejahteraan dan keamanan dapat berjalan beriringan,” kata Bimo.