Peringatan Hari Buruh, Negara Harus Hadir Jamin Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Kaum Pekerja

Ringkasan Berita:

• Mengingatkan kembali ajaran Bung Karno tentang Trisakti dan berpihak pada kaum pekerja.
• Mercy Barends menegaskan buruh adalah tulang punggung dan fondasi ekonomi nasional.
• Kebijakan ekonomi harus memastikan bahwa beban krisis tidak sepenuhnya dipikul oleh rakyat kecil.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP PDI Perjuangan menggelar kegiatan Bakti Sosial dengan 3000 buruh perusahan milik PT. Sayap Mas di Kabupaten Malang. 

Di Bawah sorotan tema, Banteng Pro Pekerja: Buruh Berdaulat, Indonesia Berdikari. Kegiatan dikemas dalam bentuk sambung rasa dengan para buruh, layanan kesehatan, layanan konsultasi hukum perburuhan, pembagian 3000 paket sembako dan suguhan pentas musik dan seni.

Acara dimulai dengan mendengarkan lagu Bung Karno Bapak Marhaen dan tayangan Pidato Politik Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dalam memperingati 1 Mei Hari Buruh di Indonesia.

“Peringatan 1 Mei Hari Buruh harus dilihat dan perspektif historis dan kebudayaan. Mengapa? Karena perjuangan buruh merupakan manifestasi perlawanan terhadap berbagai belenggu penjajahan akibat bekerjanya kapitalisme dan imperialisme. PDI Perjuangan menegaskan bahwa buruh bukan sekedar faktor produksi dalam angka-angka ekonomi, melainkan soko guru perjuangan dan bersama petani dan nelayan menjadi orientasi kemandirian bangsa. Kesejahteraan buruh adalah prasyarat keadilan sosial,” tegas Megawati Soekarnoputri.

Mencermati berbagai permasalahan buruh dan keterpurukan yang dirasakan akibat tekanan ekonomi global dan nasional

Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Malang Didik Gatot Subroto dalam sambutannya yang luwes dan membakar semangat perjuangan menyampaikan partai adalah pelayan rakyat dan fraksi adalah sisi tajam perjuangan membela rakyat dalam berbagai bentuk peraturan daerah dan program kerja.

"Akan terus bersama-sama buruh dalam memperjuangkan hak-hak mereka yakni 3 layak, layak hidup, layak upah dan layak kerja di Kab. Malang," katanya.

Akibat fluktuasi situasi ekonomi yang mengakibatkan jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dollar, kenaikan harga minyak dunia dan bahan baku impor, memicu lonjakan biaya produksi, telah mendorong banyak perusahaan melakukan langkah efisiensi yang justru membebani buruh.

Dampaknya nyata dan meluas. Gelombang PHK terjadi di sektor padat karya seperti tekstil, manufaktur, dan industri pengolahan diperdalam dengan kebijakan pemerintah terkait pemangkasan program jaminan sosial.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mercy Barends mengingatkan kembali ajaran Bung Karno tentang Trisakti dan berpihak pada kaum pekerja.

“Izinkan saya mengajak kita semua kembali pada akar ajaran Bung Karno, Bapak Bangsa tentang Trisaksi Berdaulat di bidang politik, berdikari dibidang ekonomi dan berkepribadian dibidang kebudayaan, berpihak pada rakyat kecil, pada kaum pekerja, pada mereka yang hidup dari keringat dan tenaga. Bung Karno menyatakan kemerdekaan sejati bukan hanya kemerdekaan politik, tetapi juga kemerdekaan ekonomi, di mana tidak boleh ada penindasan manusia atas manusia, tidak boleh ada eksploitasi buruh oleh para pemilik modal," kata Mercy dalam keterangannya, Jumat (1/5/2026).

Lebuh lanjut Mercy menegaskan buruh adalah tulang punggung dan fondasi ekonomi nasional. 

"Perjuangan kita bukan untuk melemahkan industri, tetapi untuk memastikan bahwa kemajuan ekonomi san industri berjalan seiring dengan keadilan sosial," tuturnya.

Terhadap berbagai masalah buruh dan ekonomi di Indonesia Mercy menyatakan dengan tegas Kebijakan ekonomi harus memastikan bahwa beban krisis tidak sepenuhnya dipikul oleh rakyat kecil. 

"Sebagai langkah konkret, intervensi negara untuk mencegah PHK massal dan menjamin keberlangsungan kerja, penguatan jaminan sosial buruh tanpa pengurangan manfaat, terutama melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan," tegas Mercy.