Anggota Komisi V DPR Daniel Johan Ingatkan PP Ekspor Satu Pintu Prabowo Tak Jadi Ajang Rente

Ringkasan Berita:

• Daniel mengingatkan bahwa CPO dan batu bara adalah tulang punggung utama devisa negara saat ini
• Ia meminta pemerintah meyakinkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan bahwa BUMN yang ditunjuk benar-benar memahami ekosistem pasar global
• Daniel juga mengingatkan pemerintah untuk mengambil pelajaran dari sejarah kelam tata niaga komoditas pada masa Orde Baru

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mewanti-wanti agar kebijakan ekspor komoditas sumber daya alam satu pintu melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak berakhir menjadi ajang rente.

Hal ini merespons langkah Presiden Prabowo Subianto yang menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam, yang mewajibkan komoditas unggulan seperti kelapa sawit (CPO) dan batu bara dijual hanya melalui BUMN yang ditunjuk.

Daniel menyatakan, secara ideologi pihaknya sepakat dengan kebijakan tersebut sebagai terobosan pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945.

Namun, ia memberikan catatan terkait kesiapan eksekusi di lapangan.

"Kebijakan ini harus sudah benar-benar matang. Pelaksana kebijakan harus bersih, birokrasi harus efektif, tidak boleh lelet, dan harus transparan. Kalau tiga pilar ini tidak ada, bahaya, bisa jadi ajang rente," kata Daniel saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Daniel mengingatkan bahwa CPO dan batu bara adalah tulang punggung utama devisa negara saat ini. 

Baca juga: Prabowo Dorong Industrialisasi, Kemenperin: Indonesia Harus Jadi Negara Produsen

Menurutnya, kesalahan dalam pengelolaan ekspor komoditas tersebut akan berdampak fatal terhadap stabilitas nilai tukar rupiah.

"Saat ini devisa terbesar kita itu CPO, migas pun kalah. Dia menjadi bumper pertahanan rupiah yang paling kuat. Kalau ekspor tiba-tiba stop karena ketidaksiapan, devisa hilang, neraca ekspor-impor kita bisa langsung anjlok," tuturnya.

Ia pun meminta pemerintah meyakinkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan bahwa BUMN yang ditunjuk benar-benar memahami ekosistem pasar global.

"Jangan sampai baru meraba-raba. Kalau eksekutornya baru belajar, risikonya terlalu besar buat ekonomi nasional," ungkap Daniel.

Baca juga: Pengamat: Pidato Prabowo Realistis dan Bisa Tenangkan Pasar, Rupiah Segera Menguat

Daniel juga mengingatkan pemerintah untuk mengambil pelajaran dari sejarah kelam tata niaga komoditas pada masa Orde Baru. 

Ia mencontohkan kegagalan Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) serta tata niaga jeruk di Kalimantan Barat.

Kala itu, meski tujuannya terlihat mulia untuk menyejahterakan petani, namun pada praktiknya justru menciptakan monopoli yang merugikan.

"Kita harus belajar dari sejarah. Dulu ada kebijakan tata niaga cengkeh dan jeruk yang tujuannya mulia untuk melindungi petani dari tengkulak. Tapi praktiknya, petani justru menangis darah dan bangkrut karena harga di tingkat petani anjlok, sementara pelaksana kebijakan terjebak dalam kerakusan," ucapnya.

Ia mengkhawatirkan adanya distorsi harga jika BUMN sebagai pengekspor tunggal justru membeli dari petani dengan harga sangat murah lalu menjualnya dengan harga tinggi untuk keuntungan pihak tertentu.