Natalius Pigai Cerita Pernah Diperiksa Komite Etik Dewan HAM PBB

Ringkasan Berita:

• Menteri HAM Natalius Pigai menceritakan pengalamannya pernah diperiksa oleh Komite Etik Dewan HAM PBB saat menjabat sebagai komisioner Komnas HAM periode 2012–2017. 
• Ia menyebut dirinya mungkin satu-satunya komisioner yang pernah diperiksa PBB terkait dugaan pelanggaran kode etik HAM.
• Pigai menjelaskan pemeriksaan itu terjadi setelah ia dilaporkan oleh 33 LSM, meski menurutnya langkah yang diambil saat itu bertujuan melindungi warga sipil dari kekerasan militer.

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai berbagi cerita ihwal dirinya pernah diperiksa Komite Etik Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Itu terjadi saat ia masih menjabat anggota dari Komisi Nasional HAM pada periode 2012-2017.

“Saya ini mungkin satu-satunya komisioner yang pernah diperiksa PBB, Dewan HAM PBB, Kode Etik Pelanggaran HAM. Saya diperiksa,” ucap Pigai dalam keynote speech pada kegiatan Kelas Jurnalisme HAM di Green Forest Resort, Cihideung, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (20/05/2026).

“Mungkin komisioner lain belum pernah diperiksa, ya?" sambung dia.

Pigai menyebut dia dilaporkan ke Dewan HAM PBB oleh 33 lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Padahal menurutnya ia tengah mengambil langkah untuk melindungi warga sipil dari kekerasan militer.

Dalam proses pemeriksaan itu, eks Direktur Jenderal HAM, Hafid Abbas turut hadir untuk memberikan keterangan kepada PBB.

Hafid menjelaskan langkah Pigai merupakan bentuk demarkasi untuk melindungi sipil dari penetrasi kekerasan militer.

“Waktu itu saya dilaporkan oleh 33 LSM Republik Indonesia. Yang ada LSM-LSM ini, laporkan saya padahal saya melindungi rakyat kecil," ungkapnya.

PBB akhirnya, kata Pigai, memutuskan dirinya tidak bersalah.

Indeks Gini Indonesia

Pigai juga mengatakan Indeks Gini Indonesia terbaik dalam 15 tahun terakhir selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Selama pemerintahan Prabowo pimpin, Indeks Gini Indonesia terbaik dalam 15 tahun terakhir."

Salah satu alasannya, lanjut Pigai adalah karena anggaran program makan bergizi gratis (MBG) telah sampai ke masyarakat.

“Kita sudah ada pada posisi 0,363. Berarti ada distribusi yang mulai merata di seluruh Indonesia. Karena anggaran MBG turun ke rakyat, pendidikan, kesehatan,” tutur Pigai.

“Orang boleh kritik tapi dengan adanya indeks gini, daya beli masyarakat sudah mulai berjalan. Ini kan angka statistik, tidak bisa dibohongi,” sambungnya.

Berdasarkan data Gini Ratio Indonesia periode 2010-2025 yang dipaparkan Pigai, tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat cenderung mengalami fluktuasi.

Namun menunjukkan tren menurun dalam beberapa tahun terakhir. 

Pada awal periode, yakni 2010, indeks gini berada di angka 0,42 dan sempat meningkat menjadi 0,41 pada 2011 hingga 2015. 

Setelah itu, ketimpangan mulai menurun secara bertahap menjadi 0,40 pada 2016, lalu turun lagi ke 0,39 pada 2017 dan 2018.

Memasuki 2019 hingga 2021, indeks gini berada di level 0,38 sebelum kembali naik menjadi 0,39 pada 2022 dan 2023. 

Setelah itu, angka ketimpangan kembali menurun menjadi 0,38 pada 2024 dan 0,37 pada 2025. 

Sementara pada September 2025, gini ratio tercatat sebesar 0,363, yang menjadi salah satu tingkat ketimpangan terendah dalam periode tersebut.