Guntur Romli soal Sapi Kurban Pakai APBN: Tak Sah Kurban dari Harta Orang Lain tanpa Izin Pemilik

Ringkasan Berita:

• Politikus PDIP, Guntur Romli, menanggapi pembelian sapi kurban kepresidenan menggunakan dana APBN.
• Prabowo diketahui membeli 1.098 sapi yang disalurkan ke 522 daerah dan 500 lembaga.
• Wamensesneg mengatakan sapi kurban itu dibeli menggunakan dana Banpres APBN.

TRIBUNNEWS.com - Politikus PDIP, Guntur Romli, menanggapi pembelian sapi kurban Presiden Prabowo Subianto menggunakan dana Bantuan Presiden (Banpres) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Guntur Romli mengutip Mazhab Syafi'i yang mengatakan hewan kurban harus berasal dari harta pribadi, bukan kolektif.

Ia juga mengutip Mazhab Hambali yang mempertegas, kurban tidak sah apabila dibeli menggunakan harta orang lain dan tanpa seizin pemiliknya.

Dalam konteks ini, harta orang lain yang dimaksud Guntur Romli adalah APBN dan pemiliknya adalah rakyat.

"Imam Nawawi dalam Muhadzab dari Mazhab Asy Syafi'i menegaskan bahwa kurban disyaratkan dari harta pribadi, si pengurban sendiri, bukan dari harta kolektif yang kepemilikannya tidak tunggal," kata Guntur Romli dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @gunromli, Selasa (26/6/2026), dikutip Tribunnews.com.

"Ibnu Qudamah dalam Al Mugni dari Mazhab Hambali juga mempertegas, tidak sah berkurban dari harta orang lain tanpa izin pemiliknya."

Baca juga: Menkeu Purbaya Mengaku Tak Tahu Sapi Kurban Prabowo Pakai APBN, Minta Tanya ke Mensesneg

"Dana APBN adalah harta publik, rakyatlah pemilik sahnya. Menggunakannya untuk berkurban atas nama lembaga negara atau misalnya atas nama kepresidenan tanpa mandat eksplisit dari rakyat, tidak memiliki landasan syar'i," tutur dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menyebut penggunaan APBN untuk sapi kurban Prabowo adalah hal wajar dalam praktik kenegaraan.

Ia mengatakan Presiden memang memiliki alokasi anggaran untuk membantu masyarakat lewat berbagai program sosial.

"Ini hal yang biasa dalam persoalan kenegaraan. Presiden sebagai kepala negara memang memiliki anggaran yang diperuntukkan membantu masyarakat," kata politisi Gerindra ini saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Sugiat menambahkan, bantuan yang dimaksud bukan hanya hewan kurban, melainkan juga dukungan di sektor pendidikan, kesehatan, hingga fasilitas publik.

"Bukan hanya kurban. Bantuan presiden juga banyak untuk pendidikan, kesehatan, sampai fasilitas publik. Jadi jangan melihat ini seolah sesuatu yang baru," ujar dia.

"Dan kami berharap hal ini dilihat dari nilai kebermanfaatan kepada masyarakat."

"Dengan adanya hewan kurban ini, ada ribuan masyarakat yang terbantu khususnya di momen Idul Adha ini," imbuhnya.

Menurut Sugiat, penggunaan APBN untuk hewan kurban Prabowo bukanlah kali pertama