PDIP Sentil Perintah Prabowo soal Bahasa Prancis: Kurikulum Jangan Diputuskan Spontan

Ringkasan Berita:

• Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira dan Djarot Saiful Hidayat, mengkritisi instruksi Presiden Prabowo Subianto agar bahasa Prancis diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia. 
• PDIP menilai kebijakan pendidikan khususnya kurikulum bahasa, tidak bisa diputuskan secara spontan melainkan harus melalui kajian yang mendalam. 
• Selain itu penentuan kurikulum apalagi menyangkut bahasa asing semestinya diserahkan pada mekanisme pendidikan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira dan Djarot Saiful Hidayat, mengkritisi instruksi Presiden Prabowo Subianto agar bahasa Prancis diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia. 

PDIP menilai kebijakan pendidikan khususnya kurikulum bahasa, tidak bisa diputuskan secara spontan melainkan harus melalui kajian yang mendalam.

Baca juga: Prabowo Minta Bahasa Prancis Diajarkan di Sekolah, Anggota DPR Tanya Gurunya Darimana

Selain itu penentuan kurikulum apalagi menyangkut bahasa asing semestinya diserahkan pada mekanisme pendidikan.

"Jangan nanti kalau kita ketemu pemimpin dari suatu negara, terus kemudian bahasa itu menjadi kurikulum wajib. Saya kira di kurikulum kita sudah ditentukan bahasa-bahasa apa yang penting," kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira saat ditemui di kawasan Mangga Dua, Jakarta Utara, Sabtu (30/5/2026).  

Andreas mengatakan status dari mata pelajaran bahasa Prancis cukup ditempatkan sebagai subjek pendidikan pilihan, bukan bersifat wajib. 

Menurutnya pemerintah semestinya menjadikan pendidikan nasional khususnya penguatan pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi utama.

"Kalau menjadi kurikulum wajib, saya kira kita perlu bahasa Inggris, kita perlu memperkuat bahasa Indonesia. Itu yang paling penting untuk pembinaan pendidikan bahasa," kata dia. 

Sementara itu Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat memperingatkan dampak dari perubahan kebijakan pendidikan yang berubah - ubah jika harus mengikuti agenda kunjungan kenegaraan Presiden. 

Ia kemudian memberi perumpamaan jika kebijakan pendidikan berubah - ubah. Misalnya ketika presiden mengunjungi negara di Afrika, maka tidak bisa serta merta bahasa Afrika dimasukkan dalam kurikulum pendidikan nasional. 

"Tidak bisa serta-merta begitu Presiden berkunjung ke Prancis, kemudian beliau berbicara akan mewajibkan pendidikan bahasa Prancis di semua tingkatan sekolah. Nanti kalau misalnya beliau ke Afrika, bahasa Afrika harus diajarkan? Kan tidak begitu," kata Djarot. 

Djarot menyebut perlu ada kajian komprehensif oleh kementerian terkait sebelum instruksi ini diterapkan. Menurutnya, pemerintah harus memetakan secara jelas mana bahasa yang bersifat wajib dan mana yang bersifat pilihan.

Baca juga: Kritik P2G soal Prabowo Ingin Ada Mapel Bahasa Prancis: Nanti Kunjungan ke Tiongkok, Wajib Mandarin

"Maka perlu kajian secara mendalam, bahasa-bahasa asing yang harus dikuasai oleh anak-anak kita itu apa? Yang wajib apa? Yang pilihan apa?" tegasnya. 

Djarot sendiri mengusulkan agar bahasa Inggris tetap menjadi bahasa asing utama yang wajib dikuasai. Sedangkan bahasa lain diposisikan sebagai opsi sesuai minat siswa atau kebutuhan sekolah.

"Bolehlah yang wajib misalkan bahasa Inggris. Pilihannya boleh Prancis, Belanda, Mandarin, Jepang, Spanyol, atau Portugis. Serahkan itu kepada usernya (sekolah). Kementerian harus melakukan kajian apa yang paling penting untuk diajarkan kepada anak-anak kita," pungkas Djarot. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan telah menginstruksikan untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Prancis di sekolah sekolah Indonesia seiring dengan meningkatnya kemitraan kedua negara.