Emrus Kritik Gaya Komunikasi Teddy saat Menanggapi Dino Patti Djalal

Ringkasan Berita:

• Emrus Sihombing menilai pernyataan Seskab Teddy Indra Wijaya kepada Dino Patti Djalal mengandung unsur sarkastis.
• Penyebutan masa jabatan Dino sebagai Wakil Menteri Luar Negeri dinilai tidak perlu disampaikan ke ruang publik.
• Emrus juga menegaskan respons terhadap kritik publik semestinya menjadi tugas Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), bukan Seskab.

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat merespons kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengandung unsur sarkastis yang kurang tepat disampaikan oleh seorang pejabat pemerintahan.

Penilaian itu disampaikan Emrus menanggapi pernyataan Teddy yang sebelumnya mengapresiasi Dino sebagai diplomat berpengalaman.

Namun dalam responsnya itu, Teddy turut menyinggung masa jabatan Dino sebagai Wakil Menteri Luar Negeri yang hanya berlangsung sekitar tiga bulan.

Menurut Emrus, penyebutan durasi jabatan tersebut tidak relevan dengan substansi kritik yang sedang dibahas dan justru berpotensi dimaknai sebagai sindiran personal.

"Kalau saya melihat, memang ada apresiasi kepada Dino Patti Djalal. Tetapi ketika dilanjutkan dengan kalimat bahwa beliau hanya menjabat Wakil Menteri sekian bulan, menurut saya kurang pantas disampaikan ke ruang publik, sekalipun itu fakta," kata Emrus kepada Tribunnews, pada Selasa (2/6/2026).

Ia menilai penyampaian fakta tersebut dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap pihak yang dikritik dan tidak sejalan dengan prinsip komunikasi persuasif yang seharusnya dijalankan pejabat negara.

"Sama saja maknanya bahwa 'Anda hanya menjabat sekian bulan'. Kalau kita bicara komunikasi persuasif, itu kurang pas. Itu bisa dikategorikan sebagai pesan yang sarkastis, menyindir," ujarnya.

Menurut Emrus, lamanya seseorang menduduki jabatan publik tidak selalu mencerminkan kapasitas maupun kontribusinya.

Pergantian jabatan bisa terjadi karena berbagai pertimbangan dan kebutuhan negara.

"Jabatan seseorang, terutama pembantu presiden, bisa saja tidak lama, bisa juga lama, bisa juga bergeser karena ada tugas-tugas lain yang lebih penting," katanya.

Baca juga: Seskab Teddy Tak Sesuai Job Respons Kritik Dino Patti Djalal, Komunikolog: Seharusnya Bakom

Emrus menegaskan bahwa pejabat pemerintah seharusnya lebih mengedepankan penjelasan substantif terhadap kritik yang muncul di ruang publik daripada menggunakan narasi yang berpotensi menimbulkan kesan menyindir.

Menurut dia, pemerintah memiliki kewajiban moral dan politik untuk menjelaskan kebijakan secara terbuka karena memiliki akses terhadap data dan informasi yang tidak dimiliki masyarakat umum.

"Orang yang menjabat di pemerintahan itu tugasnya menjelaskan. Mereka punya sumber data dan punya otoritas," ujarnya.

Ia menambahkan, gaya komunikasi sarkastis mungkin masih dapat ditemukan dalam perdebatan akademik atau kritik publik, namun menjadi kurang tepat apabila digunakan oleh pejabat yang mewakili institusi negara.

"Kalau pengamat atau kritikus berbeda. Mereka tidak punya kuasa dan tidak memiliki data selengkap pemerintah. Karena itu pemerintah harus menjelaskan secara rigid, bukan menyindir," kata Emrus.

Bukan Tugas Seskab

Selain mengkritik substansi pernyataan Teddy, Emrus juga menyoroti posisi Seskab yang menurutnya tidak semestinya menjadi pihak yang memberikan respons terhadap kritik publik.

Ia berpandangan bahwa fungsi komunikasi politik pemerintah, termasuk menjelaskan program dan meng-counter kritik, merupakan kewenangan Badan Komunikasi Presiden (Bakom) atau juru bicara resmi pemerintah.

"Kalau dari sudut komunikasi politik, seharusnya Bung Teddy tidak memberi respons itu. Yang merespons itu Bakom, juru bicara Presiden," ujarnya.

Menurut Emrus, sekretaris kabinet memiliki tugas utama pada aspek koordinasi dan urusan teknis pemerintahan sehingga tidak perlu mengambil alih fungsi komunikasi publik yang telah memiliki institusi tersendiri.

"Kalau menyampaikan program kebijakan maupun meng-counter isu, itu tugas Bakom. Setiap menteri, termasuk Seskab, seharusnya menyampaikan bidang tugasnya secara teknis," katanya.

Karena itu, Emrus menilai polemik yang muncul justru menjadi pengingat pentingnya pembagian peran yang jelas dalam komunikasi pemerintahan agar pesan yang disampaikan kepada publik tetap fokus pada substansi kebijakan, bukan berkembang menjadi perdebatan personal antara pejabat dan pengkritik.

Tanggapan Teddy ke Dino

Teddy Indra Wijaya memberikan tanggapan langsung terhadap kritik yang disampaikan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, mengenai frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

Dalam keterangannya yang diunggah pada laman YouTube Sekretariat Kabinet RI, Senin (1/6/2026), Teddy mengapresiasi perhatian yang diberikan oleh diplomat senior itu

Tetapi, Teddy menilai ada beberapa fakta di lapangan yang perlu diluruskan agar tidak memicu salah paham di masyarakat terkait efisiensi anggaran negara dan dinamika hubungan internasional.

"Terima kasih atas masukan yang telah diberikan. Sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi wakil menteri luar negeri walau hanya diberi kesempatan sekitar 3 bulan," ujar Teddy.

Poin utama yang diluruskan Teddy perihal pembiayaan dinas luar negeri presiden.

Baca juga: Teddy Tanggapi Kritik Dino Patti Djalal soal Lawatan Luar Negeri Prabowo, Singgung Biaya Pribadi

Menjawab kekhawatiran publik mengenai beban anggaran, Teddy menegaskan Presiden Prabowo berkomitmen penuh menggunakan dana pribadi jika terdapat pengeluaran yang melebihi pagu anggaran negara.

"Jadi yang pertama masalah biaya bila ke luar negeri ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," kata Teddy.

Selain masalah biaya, Teddy juga menepis anggapan kunjungan kerja ke luar negeri pada era pemerintahan saat ini membawa rombongan yang terlalu besar dan tidak efisien.

Ia membandingkan data jumlah delegasi saat ini yang diklaimnya jauh lebih ramping jika disandingkan dengan era ketika Dino Patti Djalal masih aktif di pemerintahan.

"Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang, zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal," jelas Teddy.

Teddy juga menanggapi masukan mengenai tata kelola waktu diplomasi, di mana muncul usulan agar jadwal kunjungan luar negeri idealnya dipersiapkan satu tahun sebelumnya.

Menurut Seskab, aturan kaku seperti itu sulit diterapkan mengingat situasi geopolitik global saat ini menuntut respons yang cepat dan adaptif dari kepala negara.

"Perkembangan dunia global itu sangat dinamis hari per hari. Nah jadi ada jadwal tahunan dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri suatu negara," tuturnya.

Teddy juga menekankan intensitas pertemuan bilateral, baik yang bersifat seremonial maupun tertutup, merupakan bagian dari strategi jangka panjang guna mengamankan kepentingan nasional di tengah berbagai krisis dunia.

Penentuan prioritas pertemuan, kata Teddy, sepenuhnya berada di bawah pertimbangan matang Presiden dan Menteri Luar Negeri.

"Pertemuan dengan kepala negara lain di suatu event itu yang menentukan adalah Bapak Presiden dan juga saran dari Menteri Luar Negeri. Dan beliau-beliaulah yang mengetahui mana yang prioritas," ungkapnya.

Dino Sampaikan 5 Saran

Sebelumnya mantan Wakil Menteri Luar Negeri yang juga merupakan Founder and Chairman of Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal menyampaikan 5 saran kepada Presiden Prabowo Subianto yang sering ke luar negeri.

Menurut Dino, Prabowo merupakan Presiden yang paling sering ke luar negeri.

"Semenjak menjabat menjadi Presiden, satu dari enam hari dihabiskan beliau di luar negeri dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran," kata Dino Patti Djalal dikutip dari akun instagramnya @dinopattidjalal, Sabtu (30/5/2026).

Dino memprediksi dalam 18 bulan ke depan, Presiden Prabowo terus melakukan kunjungan internasional dalam frekuensi yang sama tingginya.

Ia menuturkan kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang sangat besar.

Biaya itu meliputi rombongan tim pendahulu,  pesawat, hotel, logistik, konsumsi, protokoler dan pengamanan serta uang harian untuk seluruh delegasi dan perangkat pendamping. Ditambah berbagai biaya lainnya.

"Satu perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar," kata Dino.
Sebelum menyampaikan saran, Dino menuturkan dirinya mendapatkan anugerah bintang mahaputera dari Presiden Prabowo Subianto.

"Yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri," kata Dino.

Oleh karena itu, Dino merasa memiliki tanggung jawab moril untuk menyampaikan pesan apa adanya sebagai sahabat lama Prabowo. 

"Saya mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia, mengimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini," jelas Dino.

(Tribunnews.com/Chrysnha, Wahyu Gilang, Taufik Ismail)