Pemerintah Diminta Tak Hanya Andalkan Pajak, Optimalisasi SDA Dinilai Kunci Pemulihan Ekonomi

Ringkasan Berita:

• Ketua Umum PTSBS Arnod Sihite menilai pemerintah tak bisa hanya mengandalkan pajak sebagai sumber pendapatan negara. 
• Ia mendorong optimalisasi SDA dengan melibatkan putra-putri terbaik bangsa, relokasi anggaran ke sektor produktif, serta pemerataan pembangunan di daerah 3T. 
• Menkeu Purbaya menegaskan fundamental ekonomi RI tetap kuat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Parsadaan Toga Sihite Boru Sedunia (PTSBS), Arnod Sihite mengingatkan pemerintah jangan hanya mengandalkan sektor pajak sebagai satu-satunya tumpuan pendapatan negara dalam menghadapi situasi ekonomi saat ini. 

Arnod mengatakan, pemerintah perlu mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam nasional dengan melibatkan putra-putri terbaik bangsa yang memiliki keahlian dan integritas. Langkah ini dinilai lebih strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan domestik maupun global.

“Seperti yang sering disampaikan Bapak Presiden, kita harus menyelamatkan kekayaan negara kita dan dikelola oleh putra-putri terbaik bangsa. Banyak ahli yang mampu melakukan itu sehingga Indonesia bisa keluar dari situasi berat saat ini,” kata Arnod, Selasa (9/6/2026).

Baca juga: Purbaya Beber Strategi Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen 2029

Anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional ini meyakini, fokus kebijakan pada pengelolaan sumber daya alam yang optimal akan menjadi daya tarik kuat bagi investasi asing maupun domestik untuk masuk atau tetap bertahan.

“Kami yakin apabila itu dilakukan, ekonomi nasional akan segera tumbuh dan investor tetap memilih Indonesia sebagai tujuan investasi. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan itu harus menjadi kekuatan utama bangsa,” jelasnya.

Perihal pemulihan ekonomi, Arnod mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program dengan alokasi anggaran besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). 

Dirinya menyarankan agar anggaran tersebut dialokasikan ke sektor yang lebih produktif demi memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat misalnya kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan pembangunan infrastruktur yang menyerap masif tenaga kerja.

“Anggaran yang sangat besar sebaiknya direlokasi kepada program yang lebih produktif seperti kesehatan gratis, pendidikan gratis, serta pembangunan infrastruktur yang mampu menyerap banyak tenaga kerja,” ujar Arnod.

Selain relokasi anggaran, penguatan ekonomi dan pendidikan juga dinilai harus berjalan selaras dengan pemerataan pembangunan di daerah tertinggal, terluar, dan terpencil (3T).

Menurutnya pemerintah perlu memperhatikan fasilitas pendidikan serta penguatan perlindungan sosial bagi pekerja rentan melalui program PBI Jamsosnaker.

“Pembangunan harus dirasakan merata, termasuk sekolah-sekolah di wilayah terpinggirkan. Program perlindungan sosial harus diperkuat agar masyarakat kecil mendapatkan kepastian dan perlindungan,” ucap Arnod.

Ia mengingatkan agar pemerintah tetap mewaspadai gejolak eksternal, terutama yang memengaruhi aktivitas impor, dengan segera memperluas jaringan pasar internasional ke wilayah yang lebih stabil atau tidak terdampak perang.

“Situasi global masih sangat mempengaruhi ekonomi kita, terutama impor. Karena itu pemerintah harus mencari pangsa pasar baru yang tidak berada dalam situasi perang atau konflik,” pungkasnya.

Menkeu Purbaya: Fundamental Ekonomi Indonesia Tetap Kuat

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang kuat dan kokoh di tengah dinamika ekonomi global serta fluktuasi nilai tukar yang terjadi belakangan ini.