KSAD Jenderal Maruli: Begal Takut karena Ada Tentara, Bukan karena Diurus TNI

Ringkasan Berita:

• KSAD Jenderal Maruli menegaskan kehadiran TNI di masyarakat berfungsi memberikan efek jera (deterrence) yang menakuti begal, bukan mengambil alih penegakan hukum.
• TNI turun tangan membantu pembangunan di wilayah terpencil (3T) yang sulit dijangkau secara logistik dan geografis oleh kontraktor biasa.
• Keterlibatan TNI bersifat mendukung dan hanya mengambil peran pada proyek yang tidak terjangkau atau belum bisa ditangani optimal oleh kementerian terkait.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan, keberadaan prajurit TNI di tengah masyarakat dapat memberikan efek pencegahan terhadap tindak kriminalitas, termasuk aksi begal. 

Menurutnya, pelaku kejahatan kerap mengurungkan niatnya ketika melihat kehadiran tentara di suatu wilayah.

"Siapa yang mengurus begal? Enggak ada yang mengurus begal. Begal itu jadi takut karena ada tentara, gitu loh. Bukan ngurus-ngurusin. Ada tentaranya di tempat situ, karena ada begal, melihat tentara, enggak jadi," kata Maruli, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Maruli menjelaskan, peran TNI bukan secara langsung menangani atau mengurusi kasus begal. 

Namun, kehadiran personel TNI di lapangan dapat menciptakan rasa aman sekaligus memberikan efek deterrence atau pencegahan terhadap potensi tindak kejahatan.

"Seperti itu. Jadi, kita mengerjakan hal-hal yang tidak terjangkau oleh kementerian," ujarnya.

Maruli juga menyinggung keterlibatan TNI dalam membantu berbagai pekerjaan pembangunan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). 

Menurut dia, sejumlah proyek di wilayah terpencil kerap sulit dilaksanakan karena tantangan geografis dan biaya transportasi yang tinggi, meskipun nilai proyeknya relatif kecil.

"Misalnya daerah 3T di pulau-pulau, ya. Karena nilai proyeknya enggak besar, tapi pekerjaannya perlu transportasi yang luar biasa," ucapnya.

Maruli mencontohkan proyek-proyek di pulau terluar yang nilainya tidak terlalu besar, namun membutuhkan dukungan logistik yang kompleks sehingga sering kali tidak menarik bagi pelaksana proyek.

Meski demikian, KSAD menegaskan bahwa TNI tidak serta-merta mengambil pekerjaan yang bisa dilakukan pihak lain.

Keterlibatan TNI dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program pembangunan di wilayah yang sulit dijangkau dan belum dapat ditangani secara optimal.

Baca juga: Turun Tangan Berantas Begal di Jakarta, Mabes TNI Sebut Ada Permintaan dari Polri

"Jadi, bukannya proyek itu diambil duluan baru kita milih, enggak. Yang tidak bisa dilakukan, baru kita lakukan," pungkas Maruli.