Menyoal Begal Tidak Mesti Ugal

PROFIL PENULIS

Erton Vialy Arsy

Staf Pusat Data dan Informasi HAM; S 1 Hubungan Internasional Universitas Paramadina

MESKI telah mendengar rumor penangkapan, Rodrigo Duterte tetap kembali ke tanah air. Setibanya di Bandara Internasional Ninoy Aquino pada 11 Maret 2025, Duterte langsung “diamankan” aparat penegak hukum Filipina.

Bukan sembarang penangkapan, Presiden Filipina ke-16 ini diciduk aparat berdasar pada surat perintah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan (Crimes against Humanity).

Lalu apa penyebab mantan Presiden ini diduga melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan? Rupanya kebijakan Duterte untuk menumpas habis narkoba (war on drugs) di dalam negeri kala berkuasa menjadi musabab.

Diduga kuat, kebijakan agresif yang juga dikenal dengan double barrel ini telah mengakibatkan terjadinya eksekusi di luar pengadilan (extrajudicial killings) di Filipina sejak 2016 hingga 2022. Dari laporan resmi pemerintah, terdapat 6.252 korban selama Duterte berkuasa. Angka ini jauh lebih rendah dibanding sejumlah organisasi HAM yang memberikan estimasi berkisar 12.000 sampai 30.000 korban.

Sebelum menjadi Presiden, Duterte sebagai walikota Davao memang dikenal “tegas” terhadap kriminalitas. Ketegasannya dipandang merupakan salah satu alasan kemenangannya di kancah politik nasional. Strategi ini kemudian Ia lanjutkan ketika menjabat selaku orang nomor satu di Filipina. 

Yang menarik, saat kebijakan war on drugs Duterte justru mendapat dukungan yang luar biasa di dalam negeri. Merujuk pada survei yang diselenggarakan Pulse Asia tahun 2017, 88 persen masyarakat Filipina mendukung kampanye war on drugs.

Bahkan,  73% responden percaya bahwa telah terjadi extrajudicial killings dalam kebijakan war on drugs. Artinya saat itu, masyarakat menoleransi tindakan represif dan bahkan mendukung.

Besarnya dukungan tersebut, mengindikasikan bahwa bagi sebagian besar masyarakat di Filipina menumpas kejahatan apapun caranya lebih penting ketimbang kepatuhan terhadap prosedur. Paradigma ini merupakan ciri dari budaya punitif. Dalam kultur seperti ini, masyarakat meyakini segala permasalahan sosial atau  suatu kejahatan mesti direspon melalui penghukuman, keamanan, dan kontrol (Garland, 2001).

Kerap kali, kondisi ini membuat publik hanya berfokus pada “hasil” seperti jumlah orang yang ditangkap dengan mengabaikan proses hukum yang adil. Bahkan dampak negatifnya, masyarakat bisa cenderung menoleransi pendekatan yang represif, penyiksaan, hingga eksekusi di luar proses hukum.

Budaya punitif sangat mungkin mendorong pemerintah mengubah haluan kebijakan dari efektivitas penegakan hukum ke simbolisme politik melalui penal populism yaitu ke hukuman yang keras terhadap segala bentuk kejahatan sebagai upaya memenuhi kehendak atau tuntutan publik. 

Harus diakui, dalam sistem politik elektoral akan ada insentif lebih dengan membuat kebijakan-kebijakan yang terkesan nampak ketimbang kerja-kerja subtantif yang sulit untuk mendongkrak suara. Budaya punitif dapat menjadi ceruk elektoral yang mudah untuk dihangatkan.

Buktinya, dukungan terhadap kebijakan Double Barrel Duterte mendapat dukungan dari masyarakat luas di Filipina.

Yang menjadi pertanyaan kenapa budaya punitif ini muncul? Dalam beberapa studi di Amerika Latin, krisis kepercayaan terhadap institusi hukum kerap berkorelasi erat dengan meningkatnya dukungan publik pada kebijakan yang lebih keras menghadapi kriminalitas (Fortete, 2009).

Atau dengan kata lain,  budaya punitif akan tumbuh dan menguat manakala masyarakat tidak lagi percaya institusi hukum mampu mendatangkan keadilan dan rasa aman.

Kondisi serupa juga nampaknya tergambar di Filipina. Besarnya dukungan terhadap Duterte dalam perang melawan narkoba  juga lahir dari persepsi buruk publik terhadap kondisi penegakan hukum di Filipina yang tidak mampu memberikan rasa aman.

Polemik Penanganan Begal