BGN Akan Ubah Aturan Insentif Dapur MBG, Tak Lagi Rp 6 Juta Per Hari

Ringkasan Berita:

• Agustina memastikan insentif untuk pengelola dapur gizi ke depannya tidak akan lagi dipukul rata
• Besaran dana yang diberikan nantinya murni bergantung pada jumlah penerima
• BGN ingin makanan yang diberikan untuk penerima manfaat betul-betul berkualitas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari menyatakan, pihaknya akan mengevaluasi aturan pemberian insentif Rp 6 juta per hari bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia berharap, ke depan insentif tersebut bersifat fleksibel.

"Nanti itu (insentif) termasuk (kita evaluasi). Setelah data penerima manfaat itu fix, ya kami harapkan nanti insentifnya enggak flat Rp 6 juta semua," kata Agustina di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Agustina memastikan, insentif untuk pengelola dapur gizi ke depannya tidak akan lagi dipukul rata.

Menurut dia, selama ini semua dapur menerima nominal insentif yang sama tanpa mempertimbangkan jumlah beban porsi yang harus disiapkan.

Baca juga: BGN Setop Penyaluran MBG Selama Libur Sekolah

"Kan tadinya itu diubahlah oleh yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya Rp 6 juta, 500 pun Rp 6 juta. Kan yang dulu begitu," ujarnya.

Karena itu, BGN saat ini tengah melakukan penataan ulang (refocusing) dengan mendata jumlah riil penerima manfaat di setiap wilayah SPPG.

Besaran dana yang diberikan nantinya murni bergantung pada jumlah penerima.

Bahkan, kata Agustina, BGN membuka opsi untuk menggabungkan operasional beberapa dapur yang berada di wilayah dengan sasaran penerima sedikit guna menciptakan efisiensi.

"Mungkin kita akan gabungkan bisa jadi ya, bisa jadi 'oh karena di daerah sana ternyata hanya ada sekian, kita akan gabungkan SPPG ini dengan SPPG ini' dan seterusnya. Itu proses yang pasti akan mengikuti proses refocusing," ucap Agustina.

Baca juga: Wajah Tegang Nanik S Deyang saat Hadiri Rapat Perdana sebagai Kepala BGN di DPR

Agustina menambahkan, BGN ingin makanan yang diberikan untuk penerima manfaat betul-betul berkualitas. 

"Bagaimana Anda mampu menghasilkan makanan yang berkualitas, standar makanannya, keamanannya, ketahanan pangannya terpenuhi," ungkapnya.

Rapat Tertutup Dengan DPR

Rapat Komisi IX DPR RI soal pembahasan anggaran BGN digelar secara tertutup.

Alasannya untuk menghindari mispersepsi di tengah masyarakat.

Sebab, pagu anggaran indikatif tahun 2027 yang disajikan kepada DPR saat ini belum akurat karena masih menggunakan draf yang disusun kepemimpinan BGN lama.