Pengamat Soroti Banyaknya Aksi di Berbagai Daerah: Ini Harus Jadi Evaluasi Serius Prabowo

Ringkasan Berita:

• Paska kenaikan BBM non subsidi, aksi unjuk rasa terjadi di Bandung hingga Malang, Rabu (17/6/2026). 
• Banyaknya aksi yang mewarnai pemerintahan Prabowo ini, dinilai harus menjadi perhatian serius. 
• Pengamat Politik, Fernando Emas, menilai berbagai aspirasi masyarakat perlu direspons secara bijak oleh pemerintahan Prabowo.

TRIBUNNEWS.COM - Gelombang aksi mahasiswa dan masyarakat yang terjadi di berbagai daerah belakangan ini, dinilai harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Demonstrasi yang terjadi sepekan terakhir ini pun, mewarnai 19 bulan pertama pemerintahan Prabowo.

Seperti demo di sejumlah titik di Jakarta pada Senin (15/6/2026), dengan massa berkumpul di kawasan Monas, Patung Kuda, hingga depan Gedung DPR/MPR.

Selain di ibu kota, demo mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat juga digelar di Tasikmalaya, Jawa Barat dan Lampung.

Mereka menyampaikan tuntutan terkait tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamax. 

Tak berhenti di situ, aksi unjuk rasa berlanjut hingga hari ini, Rabu (17/6/2026). 

Mahasiswa di Jakarta, Bandung Jawa Barat hingga Kota Malang dan Surabaya Jawa Timur menyampaikan tuntutan serupa.

Banyaknya aksi mahasiswa di berbagai daerah tersebut, lantas disorot oleh Pengamat Politik, Fernando Emas.

Menurutnya, berbagai aspirasi masyarakat perlu direspons secara bijak oleh pemerintahan Prabowo.

Namun, di sisi lain, banyaknya aksi yang terjadi ini juga harus menjadi perhatian serius pemerintahan Prabowo.

"Jadi, kalau kita lihat adanya aspirasi yang disampaikan mahasiswa, baik yang hadir di jakarta dan daerah tentu ini harus disikapi secara bijak oleh pemerintahan Pak Prabowo Subianto."

"Karena kalau kita lihat belum genap 2 tahun pemerintahan Pak Prabowo, masih 18 bulan pemerintahan ini, sudah terlalu banyak aksi-aksi yang dilakukan mahasiswa atau masyarakat terkait kebijakan pemerintahan Pak Prabowo," ucap Fernando dalam wawancara Overview: Ruang Kritik di Rezim Prabowo-Gibran yang tayang di kanal YouTube Tribunnews, Rabu malam. 

Oleh karena itu, hal ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintahan Prabowo. 

"Tentu ini harus menjadi evaluasi serius bagi pemerintahan ini, supaya pemerintahan ini bisa menuntaskan sampai 2029 mendatang," imbuh Direktur Rumah Politik Indonesia.

Baca juga: Demo Mahasiswa di Berbagai Daerah: Bakar Ban di Tugu Kartasura, Ricuh di Kantor DPRD Sulut