Setelah NU, Giliran PP Muhammadiyah Haramkan Mata Uang Kripto
Setelah NU mengharamkan mata uang kripto kemudian gilirn PP Muhammadiyah yang juga mengeluarkan fatwa haram.
Penulis:
Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor:
Garudea Prabawati
lihat foto
Tanggapan Analis
Dikutip dari Kontan.co.id, Direktur TRFX Garuda Berjangka, Ibrahim Assuaibi mengapresiasi fatwa yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah.
Ibrahim menilai mata uang kripto saat sebagai alat pembayaran bertentangan dengan undang-undang.
“Saya mengapresiasi atas keluarnya fatwa yang mengharamkan bitcoin sebagai alat bayar karena sampai saat ini penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran bertentangan dengan undang-undang.”
“Adapun undang-undang yang bertentangan adalah pasal 23 B UUD 1945 pasal 1 angka 1 dan angka 2, serta pasal 2 ayat 1, serta pasal 21 ayat 1 UU Mata Uang,” ucap Ibrahim pada Kamis (20/1/2022).
Baca juga: NFT Laris Manis, CEO OpenSea Devin Finzer dan Alex Atallah Dapat Gelar Crazy Rich Dunia
Sementara terkait pernyataan PP Muhammadiyah yang mengharamkan kripto sebagai investasi, Ibrahim mengatakan sampai saat ini kripto masih menunggu pengumuman resmi dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
Hanya saja selama ini antusiasme masyarakat Indonesia pada kripto begitu tinggi.
Ibrahim memproyeksikan investor bitcoin di 2022 bisa mencapai 10-11 juta investor.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Kontan.co.id/Danielisa Putriadita)(Kompas.com/Artika Rachmi Farmita)
Artikel lain terkait mata uang kripto
