Manfaatkan Aset Digital saat Kampanye, Yoon Suk-Yeol Jadi Presiden Baru Korea Selatan, Ini Profilnya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, SEOUL – Menawarkan investasi dengan hasil yang menggiurkan membuat keberadaan aset digital kini mulai dilirik masyarakat dunia.

Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh anggota parlemen asal Korea Selatan, Yoon Suk-Yeol dalam kampanye pemilihan presiden.

Kedekatannya dengan industri cryptocurrency menjadikan nama Yoon Suk-Yeol makin populer dikalangan penduduk Korea Selatan khususnya para generasi milenial, selama masa pemilihan presiden.

Baca juga: Marak Penipuan Kripto Berkedok Donasi Ukraina, Jaksa Agung Virginia Barat Peringatkan Warganya

Sebagai informasi Yoon Suk merupakan salah satu kadidat presiden Korea Selatan tahun 2022.

Melansir dari Investing.com dalam kampanye pilpres, Yoon Suk diketahui memanfaatkan ketenaran aset digital untuk menarik perhatian masyarakat. Salah satu cara yang Yoon gunakan yaitu dengan menjanjikan kelonggaran pajak bagi para pemilik aset kripto di Korea Selatan.

Bahkan pihaknya juga berjanji untuk menumpas aksi penipuan yang kerap mengincar para startup cryptocurrency saat melakukan ICO atau penggalangan dana.

Yoon mengungkap jika nanti ide tersebut direalisasikan, tentunya akan membuat negeri gingseng tersebut , menjadi rumah baru bagi para investor blockchain di seluruh dunia.

Tak hanya itu, untuk memikat generasi muda di negaranya, Yoon dikabarkan telah merilis sebuah NFT. Dengan menargetkan perilisan 22.329 NFT di blockchain AERGO, yang dibandrol seharga 50.000 atau Rp 581.949.Won (Dengan satuan KRW Rp. 12,25) kini Yoon telah berhasil menjual lebih dari 4.000 NFT .

Memanfaatkan aset digital dikehidupan masyarakat, membuat Yoon Suk-Yeol sukses menjadi presiden Baru Korea Selatan periode 2022 hingga 2027.

Tercatat dalam perhitungan suara Kamis (10/3/2022) kemarin Yoon behasil memegang suara sebanyak 48,6 persen mengungguli Lee kadidat dari partai lawannya yang hanya memperoleh suara 47,8 persen.

Dikenal Jadi Jaksa yang Menentang Pemerintah

Yoon Suk-yeol ternyata pernah menjabat sebagai Jaksa Agung.

Ia juga dikenal sebagai sosok yang menentang pemerintahan.

Pemilihan presiden Korea Selatan 2022 dimenangkan oleh kandidat dari partai oposisi, Yoon Suk-yeol.

Yoon Suk-yeol mengalahkan Lee Jae-myung dari Partai Demokrat dengan selisih kurang dari 1 persen saja.

Baca juga: Korea Utara akan Luncurkan Satelit yang Bisa Memantau Pergerakan Militer AS dan Sekutunya

Dilansir BBC.com, Lee Jae-myung dari Partai Demokrat mengakui kekalahannya pada Kamis (10/3/2022) pagi.

Ia meminta maaf kepada para pendukungnya atas "kekurangannya".

Yoon yang konservatif menyebut kemenangannya sebagai "kemenangan orang-orang hebat".

Kedua kandidat telah dituduh menjalankan kampanye negatif.

Baca juga: BREAKING NEWS Kandidat Oposisi Yoon Suk Yeol Terpilih sebagai Presiden Korea Selatan 2022

Pada pemilu yang digelar Rabu (9/3/2022), jumlah pemilih terbilang tinggi.

Lebih dari tiga perempat pemilih yang memenuhi syarat memberikan suara mereka.

Kekhawatiran utama para pemilih adalah meroketnya harga rumah, pertumbuhan ekonomi yang stagnan, dan pengangguran kaum muda.

Gedung Putih telah mengirimkan ucapan selamatnya kepada Yoon, mengatakan Presiden AS Joe Biden berharap untuk lebih memperluas hubungan antara kedua negara.

Lalu siapakah Yoon Suk-yeol?

Yoon Seok Yeol, Seorang Mantan Jaksa Agung

Yoon Suk-yeol adalah seorang pengacara, politisi, dan mantan jaksa penuntut umum yang menjabat sebagai Jaksa Agung Korea Selatan antara 2019 dan 2021 di bawah kepemimpinan Presiden Moon Jae-in.

Dilansir Hankyoreh, Yoon Seok-youl telah berubah dari jaksa agung untuk pemerintahan Moon Jae-in menjadi kandidat untuk Partai Kekuatan Rakyat (PPP), partai oposisi utama.

Yoon mendapat reputasi sebagai jaksa yang "menentang pemerintahan" selama kepresidenan Park Geun-hye.

Kini ia juga melawan pemerintahan yang sama yang membuatnya menjadi jaksa agung.

Tumbuh kaya sebagai putra dari dua profesor, Yoon diterima sebagai mahasiswa hukum di Universitas Nasional Seoul.

Ia lulus ujian pengacara pada tahun 1991 setelah sembilan kali mencoba.

Yoon memulai kariernya sebagai jaksa pada tahun 1994 di Kantor Kejaksaan Distrik Daegu.

Setelah delapan tahun, Yoon mengajukan pengunduran dirinya dan bekerja di sebuah firma hukum besar.

Tetapi satu tahun kemudian, ia kembali bekerja sebagai jaksa.

Alasannya, aroma mi kacang hitam di lift Kejaksaan Agung (SPO) membangkitkan nostalgianya saat begadang melakukan penyidikan.

Dia kemudian ditugaskan ke posisi kunci sebagai direktur divisi pertama departemen investigasi pusat Kejaksaan Agung dan kepala departemen investigasi khusus pertama Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul.

Pada bulan April 2013 — tahun pertama kepresidenan Park Geun-hye — ia ditunjuk oleh Jaksa Agung saat itu, Chae Dong-wook sebagai pemimpin tim investigasi khusus yang menyelidiki keterlibatan Badan Intelijen Nasional (NIS) dalam skandal manipulasi opini publik NIS tahun 2012.

Yoon menuntut mantan kepala NIS, Won Sei-hoon karena melanggar Undang-Undang Pemilihan Pejabat Publik.

Dia menuduh Menteri Kehakiman Hwang Kyo-ahn mempengaruhi penyelidikannya.

Akibatnya, ia diturunkan dari kantor kejaksaan Seoul ke Kantor Kejaksaan Tinggi Daegu dan Daejeon.

Yoon kemudian menjadi kepala investigasi di tim jaksa khusus Park Young-soo, yang menyelidiki tuduhan yang berkaitan dengan skandal Choi Soon-sil 2016 yang melibatkan Choi, wakil ketua Samsung Lee Jae-yong dan Presiden Park Geun-hye saat itu, berujung pada pemakzulan presiden pada Desember 2016.

Pada 19 Mei 2017, Presiden Moon Jae-in yang baru terpilih mengangkat Yoon sebagai Kepala Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul.

Yoon mendakwa dua mantan presiden Lee Myung-bak dan Park Geun-hye, tiga mantan kepala NIS, mantan hakim agung Yang Sung-tae dan lebih dari 100 mantan pejabat dan eksekutif bisnis lainnya di bawah masa jabatannya.

Ia juga memimpin penyelidikan penipuan akuntansi di Samsung.

Pada 17 Juni 2019, Yoon dinominasikan sebagai Jaksa Agung.

Pada 16 Juli, ia secara resmi diangkat sebagai Jaksa Agung baru dan memulai masa jabatannya 9 hari kemudian.

Presiden Moon memerintahkannya untuk bersikap netral, menambahkan bahwa segala jenis korupsi harus diselidiki secara ketat meskipun terkait dengan pemerintah.

Namun hubungan manisnya dengan pemerintahan Moon berakhir tak lama.

Pada Agustus 2019, Yoon ditunjuk dalam dalam penyelidikan terhadap keluarga Cho Kuk, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman.

Cho Kuk yang dipilih oleh Moon, terlibat dalam serangkaian kontroversi, termasuk tuduhan kegiatan bisnis terlarang dan pemalsuan prestasi akademik putrinya.

Keputusannya untuk mengadili Cho Kuk disambut oleh oposisi tetapi dikutuk oleh Partai Demokrat dan pendukungnya.

Cho Kuk kemudian digantikan oleh Choo Mi-ae.

Selama jabatannya, Choo Mi-ae mengambil tindakan terhadap beberapa jaksa yang dekat dengan Yoon.

Ia menuduh Yoon gagal menyerahkan rencana reorganisasi untuk departemennya.

Tetapi hal itu justru dilihat sebagai pembalasan oleh Gedung Biru akibat penuntutan Cho Kuk.

Pada April 2020, anggota parlemen Partai Demokrat kembali menyerang Yoon dan memintanya untuk mengundurkan diri.

Choo Mi-ae lalu menskors Yoon dari posisinya, dengan alasan dugaan pelanggaran etika, penyalahgunaan kekuasaan, dan campur tangan dalam penyelidikan rekan dan anggota keluarganya.

Yoon mengajukan perintah penangguhan menteri, yang disetujui oleh Pengadilan Administratif Seoul pada tanggal 1 Desember, untuk sementara menghentikan penangguhan tersebut.

Pada 16 Desember, Kementerian Kehakiman kembali memberlakukan penangguhan dua bulan pada Yoon, menerima empat dari enam dakwaan utama untuk tindakan disipliner.

Keputusan itu kemudian disetujui oleh Presiden Moon.

Namun pada tanggal 24 Desember, mengikuti perintah yang diajukan di Pengadilan Administratif Seoul, penangguhan dibatalkan karena pengadilan menerima klaim Yoon bahwa proses untuk menangguhkannya tidak adil.

Pada tanggal 4 Maret 2021, Yoon akhirnya mengajukan pengunduran dirinya sebagai jaksa agung, yang diterima oleh Presiden Moon.

Setelah mengundurkan diri, ia secara resmi maju mengumumkan pencalonan presidennya pada tanggal 29 Juni 2021.