Zero ODOL Diberlakukan Mulai 2023, Ini Dampaknya Buat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Sementara itu, para pelaku industri mengakui tetap mendukung pemerintah untuk mewujudkan Zero ODOL ini. Hal itu dibuktikan dari persiapan-persiapan yang telah dilakukan saat ini. Tapi, karena pandemi yang berlangsung selama hampir 2 tahun ini telah membuat kondisi industri menjadi porak poranda. Mereka pun hanya meminta kepeda pemerintah agar diberikan kesempatan dulu untuk memulihkan kondisi mereka, dan menunda lagi penerapan ZERO ODOL ini hingga 2025 mendatang.

Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), Rachmat Hidayat, mengutarakan pandemi Covid-19 telah menurunkan utilitas industri makanan dan minuman menjadi 60-an persen dari sebelumnya 80%-an. “Bayangkan, 20-an persen itu nganggur. Akibatnya, barang yang mau diangkut transporter, logistik, itu nggak ada. Jadi truknya nganggur juga. Terus kemudian terjadi commodity crisis karena barang jadi langka. Kondisi ini mengakibatkan penjualan menurun, cost naik, profit anjlok. Jadi ini adalah situasi suram,” ujarnya.

Anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Bidang Kebijakan Publik, Agung Utomo, menyampaikan industri kelapa sawit akan mengalami kenaikan ongkos angkut senilai Rp 32,4 triliun setahun akibat kebijakan Zero ODOL. Sementara, selama pandemi, produksi minyak sawit (CPO) asal Indonesia tercatat mengalami penurunan. Pembatasan aktivitas menyusul diterapkannya kebijakan lockdown yang dilakukan beberapa negara pengimpor minyak sawit guna memutus sebaran pandemi, juga telah memperlambat distribusi.

Ketua Umum Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP), Yustinus Gunawan juga mengatakan penerapan Zero ODOL akan menaikkan biaya logistik di industri kaca ini sebesar 23%. Dia mengutarakan butuh waktu setahun untuk memulihkan operasional industri akibat pandemi Covid-19.