NU dan Muhammadiyah Mundur dari POP
Komisi X DPR akan Panggil Nadiem Makarim Terkait Kisruh POP Kemendikbud
Komisi X DPR RI akan memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim terkait kisruh Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud.
Penulis:
Rica Agustina
Editor:
Muhammad Renald Shiftanto
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Komisi X DPR RI akan memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim terkait kisruh Program Organisasi Penggerak (POP) Kemdikbud.
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda mengaku, pihaknya belum mendapatkan penjelasan dari Nadiem Makarim.
Sehingga Komisi X DPR RI akan mengundang Nadiem Makarim dalam rapat kerja untuk meminta penjelasan lebih detail.
"Tahapannya, kita akan mengundang Nadiem Makarim dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI."
"Kita ingin minta penjelasan, kenapa ada kegaduhan terkait dengan program organisasi penggerak ini," ujar Syaiful Huda dalam video yang diunggah kanal YouTube KompasTV, Minggu (26/7/2020).
Selanjutnya, Komisi X DPR RI meminta, Kemendikbud untuk menata ulang POP, yakni dengan cara mencari skema terbaik agar program tersebut tidak menimbulkan polemik.
Baca: Nadiem Minta Peserta Program Organisasi Penggerak Tidak Khawatir
Syaiful Huda menambahkan, pihaknya berharap, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) berkenan untuk bergabung kembali dengan POP.
"Muhammadiyah, NU, dan PGRI, walaupun sudah keluar, tetap kita minta beliau berkenan masuk kembali," tambahnya.
Sementara itu, pasca mundurnya Muhammadiyah, NU, dan PGRI, Nadiem Makarim menyatakan, kementeriannya akan melakukan penyempurnaan dan evaluasi lanjutan.
Banyaknya kritikan dari berbagai pihak yang masuk ke Kemendikbud turut mendukung diadakannya evaluasi lanjutan.
"Penyempurnaan dan evaluasi lanjutan ini dilakukan setelah pemerintah menerima masukan dari berbagai pihak," kata Nadiem Makarim, masih melansir sumber yang sama.
Selanjutnya, Nadiem Makarim mengatakan, POP akan menjadi program bersama masyarakat yang diharapkan dapat memajukan pendidikan nasional.
Oleh karena itu, sebelum POP dilaksanakan, pihaknya ingin memastikan program tersebut memiliki integritas dan transparansi terbaik.
"Kita semua sepakat bahwa POP merupakan gerakan bersama masyarakat untuk memajukan pendidikan nasional."
"Tapi kita harus memastikan bahwa program ini, sebelum dilaksanakan adalah program dengan integritas dan transparansi yang terbaik," papar Nadiem Makarim.
