TAG
Komisi X DPR RI
Berita
Foto (20)
-
Anggota Komisi X Dorong Kebangkitan Sineas Lokal dengan Perkuat LSF Daerah
Wacana Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud menghentikan LSF Daerah yang di Indonesia baru satu-satunya di Jawa Timur perlu ditinjau ulang.
-
Pimpinan Komisi X DPR: Pancasila dan Bahasa Indonesia Harus Jadi Kurikulum Wajib di Perguruan Tinggi
Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah lebih teliti sebelum mengesahkan peraturan seperti yang terjadi dalam penerbitan PP Nomor 57 tahun 2021.
-
Politikus PDIP: Penggabungan Ristek dan Kemendikbud Akan Buat Lebih Efektif
Andreas Hugo Pareira menilai tepat kebijakan pemerintah melebur fungsi Kemenristek dan Kemendikbud.
-
Kemenristek Dilebur ke Kemendikbud, Sosok Menteri Sebaiknya yang Paham Pendidikan
Abdul Fikri menilai seharusnya kementerian itu sebaiknya dipimpin oleh seseorang yang paham tentang pendidikan.
-
Kemenristek dan Kemendikbud Digabung, Beban Kerja Nadiem Diperkirakan Bertambah
Penggabungan tersebut bakal membebani kerja kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim.
-
Kemendikbud dan Kemenristek Digabung, Pimpinan Komisi X DPR Usul Nadiem Makarim yang Pimpin
Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Syaifudian mengaku menyambut baik penggabungan kementerian tersebut.
-
Anggota DPR Minta Pemerintah Gali Potensi Olahraga di Pesantren
Nabil meminta agar pemerintah dan Komisi X DPR untuk bisa menggali potensi atlet dari kalangan santri pesantren.
-
Indonesia Didepak dari All England, Legislator PKS Beri Catatan kepada Kemenpora-PBSI
Persiapan matang tidak hanya soal bagaimana performa para atlet dan ofisial menghadapi pertandingan, yang tak kalah penting adalah apakah sudah memper
-
Politikus PDIP: Seharusnya Tim All England Indonesia Carter Private Jet
Andreas mengatakan seharusnya panitia All England 2021 dari Indonesia tidak menggunakan penerbangan reguler yang berisiko ada penularan Covid-19.
-
Komisi X Perjuangkan Pengangkatan Guru Honorer, Bukan Lewat Proses Seleksi
"Kalau (lewat) seleksi masih ada potensi guru yang mengabdi lama nanti bisa kalah seleksi. Kalau pengangkatan, artinya jelas nanti skemanya,:
-
Komisi X DPR Soroti Perekrutan PPPK di Daerah yang Terjadi Transisi Kepempinan Usai Pilkada 2020
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengapresiasi langkah pemerintah untuk membuka satu juta formasi PPPK
-
Mendikbud Nadiem Makarim: Seleksi Rekrutmen PPPK untuk Guru Dimulai Agustus 2021
Nadiem Makarim mengatakan proses seleksi rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru honorer.
-
Mendikbud Nadiem Makarim: Vaksinasi Diprioritaskan untuk Guru PAUD, SD, dan SLB Dulu
Nadiem Makarim mengatakan program vaksinasi diprioritaskan untuk jenjang pendidik pada jenjang PAUD, SD, SLB terlebih dahulu.
-
Nadiem: Sekolah Didorong Belajar Tatap Muka Setelah Vaksinasi Pendidik
Pemerintah menargetkan 5,5 juta pendidik selesai divaksin pada akhir bulan Juni 2021 Sehingga pada bulan Juli 2021, sekolah-sekolah dapat didorong unt
-
Kemendikbud: Nilai Agama Tetap Ada Dalam Peta Jalan Pendidikan 2020-2035
Sejumlah tokoh mengkritisi hilangnya frasa 'agama' dalam draf Peta Jalan Pendidikan 2020-2035.
-
Dede Yusuf Minta Kampus Merdeka Jangan Hanya untuk Memenuhi Tuntutan Dunia Kerja
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf meminta agar program Kampus Merdeka tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja.
-
Dede Yusuf: 1.164 Perguruan Tinggi Belum Miliki Otonomi untuk Buka Prodi Baru
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengungkapkan saat ini masih banyak perguruan tinggi yang belum dapat membuka prodi baru.
-
Antusiasme Vaksin Tinggi, Ketua Komisi X DPR Dukung Industri Pertunjukan Mulai Dibuka
Tingginya antusiasme vaksinasi Covid-19 dan terus menurunnya kasus aktif Covid-19 disambut gembira banyak kalangan.
-
Menpora Zainudin Amali Dianggap Bikin Sejarah Saat Dampingi Kunker Komisi X DPR ke Deli Serdang
Wakil Ketua Komisi X, ini adalah kunjungan kerja bersejarah dan terasa istimewa lantaran langsung dihadiri Menpora Zainudin Amali.
-
Komisi X DPR : Pemerintah Tak Konsisten Perbaiki Destinasi Wisata
Komisi X DPR melihat pemerintah tidak konsisten memperbaiki destinasi wisata untuk menggenjot wisatawan mancanegara.
