Pemprov Sumut Luncurkan Program Sekolah Gratis 2026, Dimulai dari Kepulauan Nias

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) akan memulai Program Sekolah Gratis pada tahun 2026.

Dilansir dari situs resmi Provinsi Sumut, program ini diberi nama Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG), yang bertujuan membebaskan seluruh biaya pendidikan bagi siswa SMA, SMK, dan SLB di seluruh Sumut.

Program PUBG akan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari Kepulauan Nias sebagai wilayah pertama.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Sumut Dikky Anugerah pada konferensi pers OPD Pemprov Sumut, di Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro 30, Medan, Rabu (17/9/2025).

"Ini daerah (Kepulauan Nias) yang masih mendapat perhatian lebih, supaya bisa mengakselerasi pembangunan," kata Dikky.

Setelah Kepulauan Nias pada tahun 2026, program ini akan dilanjutkan ke kawasan Pantai Barat pada tahun 2027, dan secara bertahap diperluas ke seluruh wilayah Sumatera Utara.

"Poin pentingnya, agar orang tua anak sekolah kita tidak lagi memikirkan (biaya), meringankan beban orang tua untuk sekolah gratis," ujar Dikky.

PUBG merupakan salah satu program yang masuk ke dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Provinsi Sumut, yang digagas Gubernur Sumut Bobby Nasution.

Sebagai informasi, Kepulauan Nias terdiri dari lima pemerintahan administrasi yakni Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat dan Kota Gunungsitoli.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2025, jumlah total sekolah di Sumut mencapai 23.733.

Jumlah tersebut mencakup sekolah pada semua jenjang, mulai dari TK, KB, TPA, SPS, PKBM, SKB, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB.

Baca juga: Gus Ipul Minta DPRD Bantu Awasi Sekolah Rakyat di Sumatera Utara

Program Unggulan Lain Pemprov Sumut

Selain PUBG, Pemprov Sumut juga meluncurkan sejumlah program unggulan lainnya seperti Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP).

Program ini hadir untuk menjaga kestabilan harga.

Program berikutnya yaitu Digitalisasi Pelayanan Publik Cepat Responsif Handal dan Solutif (CERDAS).

Program ini bertujuan untuk memastikan pelayanan pada masyarakat jadi lebih cepat dan transparan.