Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 12 Kurikulum Merdeka Halaman 172: Lembaga Negara

TRIBUNNEWS.COM - Kunci jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 12 Kurikulum Merdeka halaman 172 disediakan sebagai bahan referensi sekaligus panduan belajar bagi siswa.

Tujuannya untuk membantu siswa memahami materi yang sedang dipelajari.

Dengan adanya kunci jawaban ini, siswa dapat membandingkan hasil pekerjaan mereka dengan jawaban yang benar, sehingga lebih mudah menemukan kesalahan dan memperbaikinya.

Sebelum melihat kunci jawaban, sangat dianjurkan agar siswa terlebih dahulu berusaha mengerjakan soal secara mandiri.

Pada buku Pendidikan Pancasila Kelas 12 halaman 172 Kurikulum Merdeka yang ditulis oleh Dwi Astuti Setiawan, Hatim Gazali dan diterbitkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021, terdapat latihan yang berkaitan dengan materi Bab 6, yaitu Menelusur Lembaga Negara.

Baca juga: Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 12 Kurikulum Merdeka Halaman 154: Gotong Royong

Pendidikan Pancasila Kelas 12 Halaman 172

Kerjakan secara mandiri ketentuan berikut ini.

1. Setelah membaca artikel tersebut, buatlah gagasan atau ide baru terkait persoalan institusi Polri.

Jawaban:

Kasus Brigadir J menunjukkan bahwa masalah utama bukan hanya pada individu, tetapi pada sistem pengawasan internal Polri.

Gagasan baru yang bisa dikembangkan adalah pembentukan lembaga pengawas independen yang berada di luar struktur Polri, namun memiliki kewenangan untuk mengaudit, mengawasi, dan menindak setiap pelanggaran etik maupun pidana yang dilakukan anggota kepolisian.

Dengan begitu, Polri tidak lagi menjadi "hakim bagi dirinya sendiri," melainkan diawasi oleh pihak eksternal yang lebih objektif.

2. Berikan beberapa solusi konkret sebagai upaya untuk memperbaiki citra institusi negara!

Jawaban:

Transparansi penuh dalam penanganan kasus: setiap perkembangan perkara besar harus diumumkan secara terbuka dan konsisten.

Baca juga: Kunci Jawaban Fikih Kelas 12 Halaman 213 - 224 Kurikulum Merdeka Bab 12: Soal PAT

Reformasi sistem rekrutmen dan promosi: memastikan bahwa jabatan strategis diberikan berdasarkan integritas dan rekam jejak, bukan sekadar senioritas atau kedekatan.