Riset Internasional Soroti Indonesia sebagai Pusat Inovasi Pertanian Berbasis AI

Sejumlah komentar publik menilai tudingan tersebut tidak berdasar karena dinilai mengaburkan data resmi pemerintah serta tidak mencerminkan kondisi riil yang dirasakan petani di lapangan.

Feri sebelumnya mempertanyakan klaim swasembada pangan dan menilai penghentian impor beras sebagai hal yang tidak masuk akal. Namun, narasi itu langsung mendapat respons dari berbagai akun media sosial, salah satunya akun TikTok @izin_berpendapat.

“Bukan 2026 kita swasembada pangan itu mulai tahun 2025, jadi tolonglah kalau mau cari data atau kalau mau bohong yang lebih rapi sedikit,” ujar akun tersebut.

Akun itu juga membantah klaim terkait penyusutan lahan sawah. Berdasarkan data yang disampaikan, luas panen padi nasional justru mengalami peningkatan signifikan.

“Luas panen padi kita pada 2024 itu 10,05 juta hektare. Di 2025 ketika kita swasembada beras, angkanya naik 12,69 persen menjadi 11,32 juta hektare,” lanjutnya.

Keberhasilan swasembada, menurut warganet, tidak hanya ditentukan oleh luas lahan atau teknologi, tetapi juga kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satu faktor utama adalah kebijakan pembelian gabah dengan harga Rp6.500 per kilogram yang dinilai mampu mendorong produksi.

“Program utama itu membeli mahal gabah dari petani. Efeknya petani lebih termotivasi, produksinya naik, dan kesejahteraan meningkat,” jelas akun tersebut.

Bahkan, keberhasilan Indonesia menghentikan impor beras disebut berdampak pada pasar global dan mendapat pengakuan internasional, termasuk dari Food and Agriculture Organization.

“FAO mengakui swasembada beras Indonesia. Gara-gara Indonesia stop impor, harga beras dunia turun,” ungkapnya.

Di sisi lain, sejumlah petani dari berbagai daerah juga menyampaikan pengalaman langsung mereka melalui kolom komentar. Mereka mengaku merasakan peningkatan harga gabah serta kemudahan akses pupuk subsidi.

“Saya petani, sekarang lebih diperhatikan pemerintah. Harga gabah naik, pupuk lebih mudah didapat,” tulis salah satu warganet.

Polemik ini mencerminkan perbedaan pandangan antara kalangan akademisi dan masyarakat di lapangan, terutama terkait efektivitas kebijakan pangan pemerintah. Namun, suara petani yang merasakan langsung dampaknya menjadi sorotan penting dalam perdebatan tersebut.