Breaking News:

Ma'ruf Minta KASN Awasi Persoalan Netralitas ASN Saat Pilkada: Ini Penyakit Tidak Sembuh-Sembuh

KASN diharapkan juga turut melakukan pengawasan terhadap penerapan kode etik, perilaku, dan netralitas ASN

Dokumentasi Setwapres
Wakil Presiden Maruf Amin 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Jelang Pilkada 2020 yang jatuh pada 9 Desember nanti, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melakukan pengawasan penerapan kode etik dan netralitas ASN.

"KASN diharapkan juga turut melakukan pengawasan terhadap penerapan kode etik, perilaku, dan netralitas ASN sesuai dengan kewenangannya. Utamanya dalam menghadapi perhelatan Pilkada serentak pada bulan Desember 2020 mendatang," katanya saat menerima audiensi KASN melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Selasa (15/09/2020).

Baca: Mendagri: Netralitas ASN Kunci Sukses Pilkada Serentak 2020

Posisi KASN yang mandiri dan bebas intervensi politik, menurut Ma'ruf, sangat dibutuhkan untuk menjalankan fungsi tersebut.

Dirinya memahami persoalan netralitas ASN pada pelaksanaan Pilkada sebagai penyakit sulit disembuhkan.

“Netralitas ASN dalam pilkada ini kayaknya penyakit lama yang tidak sembuh-sembuh. Masalah netralitas itu jadi cacatnya demokrasi kita dalam pelaksanaan pilkada," katany.

Bahkan, lanjut Ma’ruf, persoalan netralitas ASN baik di instansi pemerintahan pusat maupun daerah terjadi tak hanya ketika Pilkada, tetapi ketika Pilpres

Baca: Oknum Camat di Kabupaten Pelalawan Riau Dilaporkan ke KASN, Diduga Melanggar Netralitas PNS

Dirinya pun meminta agar KASN dapat meningkatkan fungsi pengawasannya terhadap penerapan sistem merit dalam manajemen ASN.

“Nah, guna meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja KASN (dalam mengawasi), maka kerja sama dan sinergisitas dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah perlu ditingkatkan sesuai dengan kewenangan masing-masing," pungkasnya.

Bentuk pengawasan itu, seperti diketahui, tertuang saat Kemen PANRB, Kemendagri, Kepala BKN, KASN serta Bawaslu RI resmi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Baca: Per 19 Agustus, KASN Temukan 490 ASN Langgar Netralitas Terkait Pilkada 2020

Halaman
12
Penulis: Reza Deni
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved