Mendagri Tito Sebut Pilkada Bisa Jadi Momentum Lawan Covid-19 hingga Stimulus Pertumbuhan Ekonomi

TRIBUNNNEWS.COM - Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu telah sepakat pelaksanaan Pilkada 2020 tetap digelar pada 9 Desember.

Meski digelar saat pandemi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, Pilkada 2020 justru merupakan momentum melawan Covid-19 secara total.

Menurut Tito, apabila tidak ada kerumunan dalam setiap tahapan, maka Pilkada tidak akan menjadi penyebaran Covid-19.

Sehingga, Pilkada tetap aman digelar meski dalam situasi pandemi Covid-19.

"Insya Allah kalau kampanye kerumunan sosial tidak terjadi, maka ini tidak akan menjadi media penyebaran Covid-19," kata Tito, dalam siaran pers, yang dikutip Tribunnews.com dari kemendagri.go.id.

Baca: AHY: Jangan Sampai Karena Pilkada, Muncul Klaster Baru Covid-19 di Daerah

Baca: Komisi II DPR Apresiasi Sinergi Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada

Oleh karena itu, Tito meminta aparat keamanan untuk mengawasi setiap jalannya tahapan Pilkada 2020, agar pelaksanaannya tetap memperhatikan protokol kesehatan.

"Untuk itu, mohon bantuan dan terimakasih mohon bantuan kepada jajaran Polri dan TNI."

"Mohon betul, karena ini kekuatan-kekuatan inilah yang sebetulnya menjadi kunci, selain KPU, Bawaslu dan Satpol PP," terangnya.

Selain itu, Tito juga mendorong para pasangan calon untuk menyosialisasikan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat aturan bagi 741 paslon yang akan berkontestasi agar alat peraga yang dibagikan dapat mengutamakan alat-alat pelindung Covid-19.

Seperti masker, hand sanitizer, sabun, pelindung wajah, tempat cuci tangan dan satung tangan dengan mencantumkan gambar, nama atau nomor urut paslon.

Menurut Tito, keterlibatan semua pihak diperlukan agar pelaksanaan Pilkada 2020 tidak menjadi klaster penularan Covid-19.

"Mohon dukungan semua pihak, itulah media kampanye mereka yang kita harapkan."

"Kalau ini terjadi maka akan mendapatkan simpati publik tentang Pilkada ini sekaligus juga akan menjadi gerakan masif yang luar biasa untuk menekan Covid-19,” jelas Tito.

Baca: Tito Usul Penanganan Dampak Covid-19 Jadi Tema Debat Pilkada Serentak 2020

Baca: Mendagri Tito Karnavian Ungkap Strategi Utama Perang Lawan Covid-19

Bisa jadi stimulus pertumbuhan ekonomi

Tito juga mengatakan, bahwa pelaksaan Pilkada 2020 dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah pandemi.

"Pilkada juga merupakan program padat karya yang dapat menjadi stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujar Tito.

Berdasarkan data dari Kemendagri, dari total anggaran Rp 15 triliun, sudah terserap sebagian oleh pihak-pihak terkait Pilkada.

Di antaranya, KPU hampir menyerap 99 persen, Bawaslu sudah mencapai 98 persen, dan Aparat Keamanan menyerap 61,90 persen.

"Sebagian besar 60 persen anggaran itu digunakan untuk para penyelenggara, artinya program padat karya terjadi."

"Sebanyak 20 persen itu untuk alat Pilkada. Kemudian 20 persennya untuk pelindung dari Covid-19."

"Itu untuk para petugas penyelenggara, pengamanan, maupun untuk para pemilih di TPS nanti, jadi ini sebetulnya bisa membangkitkan ekonomi," papar Tito.

Baca: Dampak yang Timbul Jika Pilkada 9 Desember 2020 Ditunda Menurut Komite Pemilih Indonesia

Baca: Segini Daftar Harta Kekayaan Bagyo Wahyono, Penjahit yang Tantang Gibran di Pilkada Solo

Tito mengimbau agar daerah segera mempercepat transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tak hanya itu, ia juga sudah melakukan rapat evaluasi dan menegur daerah-daerah yang transfer APBD-nya masih di bawah rata-rata nasional 53,18 persen.

Terutama kepada empat daerah, yakni Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Aceh, dan Papua.

"Kami sudah melakukan 3 kali rapat untuk mempercepat selama bulan Agustus dan September."

"Kami evaluasi dan kami baca-bacakan semua yang bagus maupun yang merah."

"Sehingga yang merah menjadi iklim kompetitif antara wilayah."

"Jadi sudah terjadi peningkatan yang lumayan bagus untuk belanja pendapatan maupun belanja di daerah," jelasnya.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana)