APDI Minta Masyarakat Tunggu Hasil Keputusan 'Real Count' KPU

Dua Versi Quick Count

Di tempat yang sama, Ketua Umum APDI Wa Ode Nur Intan menyampaikan alasan pihaknya meminta penayangan quick count dihentikan. 

Menurut dia, lembaga survei yang menampilkan hasil hitung cepat tersebut juga yang sebelum pencoblosan melakukan survei elektabilitas pasangan Capres dan cawapres tertentu.

“Mereka dalam melakukan survei elektabilitas Capres dan Cawapres tersebut mendapatkan pembiayaan. Kita harap mereka objektif dan netral,” tegas Wa Ode Nur Intan.

Ditempat yang sama, juru bicara APDI Eman Sulaeman Nasim, menyampaikan  adanya perbedaan hitung cepat itu akan membingungkan rakyat.

Masing-masing pendukung Capres mengklaim kubunya yang sudah menang karena sudah dimenangkan oleh lembaga survei yang berafiliasi dengan tim sukses Capres. Padahal masing-masing Capres punya hasil real count sendiri sendiri.

“Untuk menghindari kebingungan rakyat dan menghindari perpecahan sudah sepantasnya, hasil hitung cepat atau quick count dihentikan penayangannya di media massa elektronik khususnya televisi,” pinta Eman Sulaeman Nasim.

Lebih lanjut dosen beberapa perguruan tinggi di Jakarta ini mengatakan, akan lebih bagus bila yang melakukan survei elektabilitas dan hitung cepat diambil alih oleh perguruan tinggi yang diakui kredibilitas dan independensinya, antara lain seperti Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM) atau Universitas Brawijaya (Unibraw).

Selama ini lembaga perguruan tinggi tersebut dinilai lebih obyektif dan independen bila dibandingkan lembaga survei yang bekerja atas pesanan Parpol atau tim sukses Capres.

“Sebaiknya Perguruan Tinggi negeri terpanggil untuk melakukan survei elektabilitas dan perhitungan. Hal ini sejalan dengan tri darma perguruan tinggi. Pengajaran, pengabdian masyarakat dan penelitian. Namun demikian, dalam melakukan survei elektabilitas dan hitung cepat. Sebaiknya Perguruan tinggi tetap menjaga indepensi dan integritasnya. Jangan mau diintervensi penguasa atau pemerintah. Saat ini ada kecenderungan Penguasa atau pemerintah mengkooptasi perguruan tinggi. Karena itu, pihak senat universitas dan para dosen harus menjaga netralitas, integritas dan obyektifitasnya. Jangan pernah mengorbankan integritas meski ditawari jabatan atau mendapat ancaman dari penguasa,” papar Eman Sulaeman Nasim.