TKN Tidak Menutup Pintu Bagi PAN Bila Ingin Bergabung dengan Koalisi Jokowi

Zulhas menambahkan bersama Jokowi dan Surya Paloh, mereka lebih banyak membicarakan masalah pelaksanaan Pemilu yang memakan waktu lama hingga mencapai delapan bulan.

Zulhas merasa perlu dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilu agar pelaksanaan pemilu berlangsung sekitar 1,5 bulan saja.

Respons Sekjen PDIP

Partai Amanat Nasional (PAN) sedang mengevaluasi keberadaannya di koalisi Adil Makmur kubu Prabowo-Sandiaga.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, kemungkinan anggota koalisi Indonesia Kerja bertambah tergantung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain sebelumnya akan dikonsultasikan dengan para ketua umum partai politik yang sudah bergabung dalam koalisi Indonesia Kerja.

Baca: Mengidap Anafilaksis, Seorang Remaja di Tangerang Tewas Setelah Digigit Semut

"Untuk itu karena ini terkait dengan koalisi pemerintahan tentu saja bapak Presiden Jokowi yang nanti punya kebijakan dan akan dikonsultasikan tentu saja dengan para ketua umum partai politik," kata Hasto Kristiyanto di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).

Sebab, ucap Hasto, koalisi Indonesia Kerja juga memiliki tanggungjawab terhadap janji kampanye untuk memastikan agar seluruh janji kampanye bisa berjalan dengan baik.

"Selain kalkulasi stabilitas dan efektifitas pemerintahan. Seperti 2014 lalu kemudian bergabung PPP dan Partai Golkar serta PAN," imbuh Hasto.

Baca: Mayat Bocah Berjenis Kelamin Pria Ditemukan Mengapung di Perairan Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu

Tapi koalisi Indonesia kerja saat ini lebih memprioritaskan untuk mengamankan seluruh proses rekapitulasi suara pada pemilihan umum serentak.

"Kami meyakini dari rekapitulasi manual yang dilakukan KPU dan juga tim kampanye PDI Perjuangan arahnya tidak jauh dari quick count," kata Hasto.