Pernyataan 'Setan Gundul' Andi Arief Soal Koalisi Adil Makmur Menuai Reaksi dan Penasaran Sandiaga

"Yang penting sudah mereka bertemu dulu dan itu menunjukan sikap kenegarawanan, ke depannya bagaimana apakah akan ada repositioning nanti kita lihat," katanya.

Namun, hal tersebut dibantah Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.

Amien Rais menegaskan isu merapatnya PAN ke kubu Jokowi hanya omong kosong.

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam sebuah acara pembacaan pernyataan sikap terkait IT KPU yang bertajuk 'Diduga Terlibat Manipulasi Suara Rakyat: KPU Tidak Layak Dipercaya', yang digelar di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5/2019).

"Itu omong kosong sama sekali, saya jamin (isu itu) omong kosong, tidak mungkin (PAN merapat)," ujar Amien Rais.

Bukan hanya PAN, baru-baru ini isu Partai demokrat akan merapat ke kubu Jokowi pun santer terdengar setelah Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bertemu di Istana Kepresidenan, Kamis (2/5/2019).

Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, pun buru-buru mengklarifikasi pertemuan tersebut.

Menurutnya pertemuan tersebut jangan diartikan Partai Demokrat akan meninggalkan koalisi Adil Makmur.

"Pertemuan ini jangan diartikan bahwa seolah Demokrat meninggalkan koalisi Adil Makmur dan pindah ke koalisi Jokowi. Politik tidak seperti itu," kata Ferdinand Hutahaean kepada Tribunnews.com, Kamis (2/5/2019).

Anggota BPN Prabowo-Sandiaga tersebut mengatakan AHY bertemu atas undangan Jokowi secara pribadi.

Terlebih undangannya pun hanya silaturahmi.

Baca: Bawang Putih Dijual Rp 10.000, Emak-emak di Cilincing Semringah

Sehingga, menurut Ferdinand tidak elok kalau undangan silaturahmi ditolak hanya karena beda koalisi.

"Kita Partai Demokrat DNA politiknya adalah meletakkan kepentingan bangsa di atas semua kepentingan. Maka silaturahmi ini adalah silaturahmi untuk menyejukkan suasana politik," katanya.

Ia pun menegaskan bila Demokrat akan menyelesaikan kewajiban moral politiknya di koalisi Adil Makmur hingga selesai ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Apalagi menurutnya sampai saat ini belum tahu siapa yang akan ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres 2019.

"Jika Prabowo yang ditetapkan oleh KPU, maka tentu Demokrat akan melanjutkan koalisinya dengan Prabowo memimpin negeri ini," ucapnya.

Namun, jika KPU menetapkan Jokowi sebagai pemenang, menurutnya Partai Demokrat mandiri dan bebas serta berdaulat menentukan sikap politiknya.

"Jadi sekali lagi, pertemuan ini adalah silaturahmi untuk kepentingan bangsa. Menyejukkan situasi politik saat ini yang saat ini cenderung semakin memanas," katanya.

Menurut pengamat politik

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai, berbagai manuver yang dilakukan partai anggota koalisi adil makmur, menunjukkan bahwa ada upaya meninggalkan Gerindra yang masih larut dalam klaim-klaim kemenangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

"Apa yang terjadi di barisan 02 ini? Tak sulit mencari jawabnya. Barisan ini mulai tidak kompak dalam menyikapi hasil pemilu, khususnya soal pilpres. Setelah ketum PAN bertemu Jokowi, lalu AHY silaturrahmi dengan Jokowi dan kini Mardani menyebut tagar ganti presiden sudah berhenti. Artinya, tiga dari 4 partai politik resmi pendukung 02 seolah mengambil jalan berbeda dengan BPN dan lebih khusus lagi dengan Gerindra," ujarnya kepada Tribunnews.com.

Dikatakan Ray, Tiga partai ini seperti lebih memilih jalan menunda klaim kemenangan dengan keyakinan mencapai 62%.

Mereka juga terlihat tidak banyak mengkritik hasil situng KPU, yang diklaim 02 banyak kejanggalan.

"Sekalipun secara legal, koalisi ini masih berlaku, tetapi secara faktual, mereka nampaknya telah mencari jalan sendiri-sendiri.Tindakan ini, tentu saja, juga menyiratkan ketidakyakinan akan klaim yang sebelumnya mereka dengungkan. Bahwa hasil QC tidak tepat, dan perhitungan di BPN yang menunjukan hasil berbeda dari situng dan QC adalah hasil yang lebih dipercaya," ujar dia. (kompas.com/ tribunnews.com/ malau/ taufik/ seno)