Pilpres 2019

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Disebut Langgar Perintah Majelis Hakim MK

Pengacara Joko Widodo-Maruf Amin sebut tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menentang perintah Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Disebut Langgar Perintah Majelis Hakim MK
Tribunnews/Jeprima
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Bambang Widjojanto memberikan pemaparan bukti kecurangan Pilpres 2019 pada sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Sengketa Pilpres mengagendakan pemeriksaan pendahuluan kelengkapan dan kejelasan pemohon dari tim hukum BPN. Tribunnews/Jeprima 

Pengacara Joko Widodo-Maruf Amin sebut tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menentang perintah Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Joko Widodo-Maruf Amin, I Wayan Sudhirta, menyebut tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah menentang perintah Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Kejadian yang dimaksud Wayan terjadi pada sidang perdana sengketa hasil pilpres yang digelar Jumat (14/6/2019).

Pasalnya, pada saat persidangan, Ketua Majelis Hakim Usman Anwar memerintahkan Kuasa Hukum untuk membacakan berkas permohonan awal yang diserahkan pada 24 Mei 2019.

Namun, Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto justru membacakan perbaikan permohonan yang disampaikan pada 10 Juni 2019 kemarin.

Baca: Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Akan Serahkan Surat Hasil Konsultasinya dengan LPSK Kepada MK Besok

"Saya ini umur 69 tahun beracara berpuluh-puluh tahun, belum ada perintah hakim dilanggar di depan hakim itu sendiri," kata Wayan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019).

"Kalau kuasa pemohon, dengan lantang berapi-api menggunakan panggung persidangan itu secara kasat mata melanggar perintah majelis dengan cara membacakan berlembar-lembar permohonan baru kami sebut, berbeda dengan permohonan tanggal 24 Mei," sambungnya.

Wayan mengatakan, dalam peraturan perundang-undangan maupun Peraturan MK, tidak disebutkan ketentuan tentang perbaikan berkas sengketa hasil pilpres.

Oleh karenanya, ia yakin, Majelis Hakim MK tidak akan mengakomodasi perbaikan permohonan sengketa hasil pilpres yang diajukan Tim Hukum Prabowo-Sandi.

Tim Hukum Jokowi yakin, hakim akan mengambil keputusan berdasarkan permohonan sengketa awal.

Baca: Persiapan Tim Kuasa Hukum Jokowi-Maruf Hadapi Permohonan Kubu Prabowo-Sandi

Halaman
12
Editor: Pravitri Retno Widyastuti
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved