Pilpres 2019

Abdullah Hehamahua : Perjuangan Masih Panjang, Besok Kita Mengadu ke Komnas HAM dan DPR

Orator aksi meminta massa membubarkan diri selepas pukul 17.00 WIB, meski sidang putusan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) belum selesai.

Abdullah Hehamahua : Perjuangan Masih Panjang, Besok Kita Mengadu ke Komnas HAM dan DPR
Tribunnews.com/Danang Triatmojo
Mantan Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua ikut hadir dalam aksi unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (26/6). Dalam kesempatan itu, dirinya menyampaikan orasi seputar kasus meninggalnya ratusan petugas KPPS di Pemilu serentak 2019. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Orator aksi meminta massa membubarkan diri selepas pukul 17.00 WIB, meski sidang putusan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) belum selesai, Kamis (27/6/2019).

Koordinator massa aksi yang mengawal sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Abdullah Hehamahua beralasan, pembubaran perlu dilakukan untuk menghindari aksi disusupi perusuh.

Keputusan membubarkan diri juga ditengarai karena arah putusan hakim telah terbaca yakni banyak menolak tuntutan Prabowo-Sandiaga.

"Pukul 17.00 WIB nanti kita selesai. Dengan pengalaman saya, kita tahu hasilnya bahwa 02 ditolak," ujar Abdullah Hehamahua dari atas mobil komando di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Baca: Hasil Sidang Putusan MK, Sejumlah Dalil Permohonan 02 Ditolak, soal Nol Suara hingga TPS Siluman

Baca: Dari Soenarko, Mustofa Nahrawardaya, Hingga Lieus Sungkarisma Terlihat Hadir di Kediaman Prabowo

Baca: Hasil Visum Telah Keluar, Polisi Sebut Ifan Seventeen & Citra Monica Tidak Terbukti Berzina

Baca: JIB dan UKP-DKAAP Mengadakan Dialog Antar Iman untuk Peradaban Berkemajuan

Dia memastikan perjuangan untuk mencari keadilan belum selesai.

Rencananya pada esok hari mereka akan mengadu terkait meninggalnya ratusan petugas KPPS dan jatuhnya korban jiwa saat aksi 21-22 Mei ke Komnas HAM.

"Baru satu episode ini perjalanan panjang. Besok salat Jumat di masjid Sunda Kelapa. Dari sana kita ke Komnas HAM adukan 600 KPPS dan 10 korban 21-22 Mei. Takbir!" kata Abdullah melanjutkan orasinya.

Selain itu, ia mengajak massa untuk mengadu ke DPR RI, bahkan membawa persoalan ini ke ranah Pengadilan Internasional.

"Kita ingin IT KPU diinvestigasi, agar keadilan bisa ditegakkan. Mudah-mudahan Oktober bukan dilantik. Kalau sampai Oktober juga belum ada kemenangan. Masih ada waktu 5 tahun kita mengajukan capres-cawapres dari kita sendiri. Bikin partai sendiri," ungkap dia.

Halaman
1234
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved