Presiden PKS Ungkap Soal Arah Koalisi Usai Pertemuan dengan Prabowo: Tergantung Majelis Syuro

Dalam kesempatan tersebut Masinton juga mengatakan, selesainya sidang sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi akhir dari perjalanan panjang pemilu 2019.

Kini, semua pihak harus menurunkan suhu politik dan merajut kembali persatuan, akibat adanya polarisasi selama berlangsungnya kontestasi pemilu.

“Tugas pemenang adalah merangkul, menjalin kembali polarisasi yang sempat terjadi selama ini. Para elit harus bisa menjadi penenang bagi masyarakat sekaligus penyejuk. Agar perselisihan dan pengelompokan yang sempat terjadi tidak memanas," kata Masinton.

Tagih janji

Ketua KPU RI Arief Budiman mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk sama-sama mengawasi, menjaga, dan mengontrol presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024 agar menepati setiap poin yang sudah dijanjikan dalam kampanyenya.

Menurutnya seiring tahapan Pemilu 2019 sudah hampir berakhir, tugas kontrol tersebut tidak lagi menjadi tanggung jawab satu pihak saja, melainkan tanggung jawab bersama.

"Tanggungjawab kita bersama untuk awasi, jaga, kontrol, agar siapapun yang terpilih menjalankan apa yang sudah dijanjikan di kampanyenya. Apa yang telah disampaikan di visi dan misinya. Sekarang jadi tanggung jawab kita," kata Arief Budiman saat ditemui di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (28/6/2019).

Baca: Kekecewaan Prabowo, Berharap ada Langkah Hukum Lain, Hingga Singgung Punya Kekuatan Massa Riil

Baca: Ganggu Tidur Siang Wagub Sulsel, Coaching Clinic Musik di Makassar Dibubarkan, Ini Reaksi Milenial

Baca: Semarang Great Sale Jadi Daya Tarik Peak Season

Baca: Deep Brain Stimulation Solusi Terkini Bagi Penderita Parkinson

Arief Budiman juga menyampaikan pesan kepada seluruh lapisan elemen masyarakat, baik itu peserta Pemilu, partai politik ataupun rakyat sipil agar sama-sama menghormati apa yang sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi, Kamis (27/6/2019).

"Pesan saya, mari sama-sama kita hormati putusan MK. Kita jalankan bersama sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. Sekarang bukan hanya tanggung jawab salah satu pihak," tutur dia.

Seperti diketahui, majelis hakim konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 yang diajukan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Penilaian Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan memimpin Indonesia untuk periode 2019-2024.

Putusan dibacakan Anwar Usman, Ketua MK yang memimpin sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6/2019) pukul 21.15 WIB.

"Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Anwar Usman.

Imbauan KPU

KPU RI bakal menggelar rapat pleno penetapan Joko Widodo-Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024, Minggu (30/6/2019) pukul 15.30 WIB.