Pilpres 2019

Respons TKN Jokowi-Ma'ruf Sikapi Langkah Prabowo-Sandiaga Ajukan Kasasi Kedua ke Mahkamah Agung

Abdul Kadir Karding, menilai upaya hukum yang dilakukan tersebut mengindikasikan Prabowo-Sandiaga masih belum ikhlas dengan putusan MK

Respons TKN Jokowi-Ma'ruf Sikapi Langkah Prabowo-Sandiaga Ajukan Kasasi Kedua ke Mahkamah Agung
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno (kanan) berjabat tangan usai memberikan keterangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan terkait perolehan suara Pilpres 2019 di kediaman Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis (27/6/2019) malam. Dalam keterangannya, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menerima hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan Pilpres 2019. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Prabowo-Sandiaga masih melakukan upaya terkait sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Agung (MA).

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Abdul Kadir Karding, menilai upaya hukum yang dilakukan tersebut mengindikasikan Prabowo-Sandiaga masih belum ikhlas dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Diketahui kubu Prabowo-sandiaga 'kembali mengajukan gugatan kasasi sengketa terkait dugaan kecurangan terstruktur, masif dan sistematis (TSM) dalam Pilpres 2019 ke Mahkamah Agung (MA).

"Kalau itu terjadi saya kira beliau tidak ikhlas dan peryatan soal menerima itu ya sekedar basa-basi politik," ujar Abdul Kadir Karding, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Baca: DPR Janjikan RUU Sumber Daya Air Selesai Tahun Ini

Baca: Gerindra Klaim Suara Hilang di Dapil Keponakan Prabowo Bertambah Jadi 29.556

Baca: Bareskrim Polri Ringkus Penyebar Hoaks PKI Diperbolehkan di Indonesia

Baca: Putri Gus Dus Ingatkan Petinggi NU Tidak Terkesan Minta Jatah Menteri

Permohonan kasasi ini telah diregistrasi sebagai Perkara Nomor 2P/PAP/2019 tanggal 3 Juli 2019.

Pengajuan perkara kasasi kedua kalinya ini dilakukan sepekan setelah MK menolak gugatan Prabowo-Sandiaga Uno tentang kecurangan dan pelanggaran TSM dalam Pilpres 2019.

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding.
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding. (tribunnews.com/ Chaerul Umam)

Tim hukum Prabowo-Sandiaga seharusnya kata dia, memahami hukum.

Karena berdasarkan perundang-undangan, keputusan MK bersifat final dan mengikat.

Itu berarti putusan MK tersebut tak bisa lagi digangu dalam politik maupun hukum.

Halaman
1234
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved