Pemprov Sulsel Kewalahan Tangani Anak Jalanan
Suwandy mengaku sudah sering menertibkan anak jalanan di sejumlah perempatan jalan di Kota Makassar untuk dibina.
Editor:
Dewi Agustina
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Timur, Adin Syekhuddin
TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kewalahan menangani fenomena kian menjamurnya anak jalanan (anjal) di Sulsel. Salah satu kendalanya karena minimnya dukungan dari orang tua untuk melarang anaknya turun di jalanan.
Kepala Dinas Sosial Pemprov Sulsel, Suwandy Mahendra mengatakan total anak jalanan di Sulsel mencapai 4.000 orang dan hampir separuhnya beroperasi di sejumlah titik strategis Kota Makassar.
"Kesulitan utamanya ya karena tidak ada dukungan dari orang tuanya, malah ada orang tua yang karena alasan tertentu sengaja menyuruh anaknya turun di jalanan," kata Suwandy, usai apel Tagana Wilayah Timur Indonesia di Lapangan Karebosi, Makassar, Rabu (23/5/2012).
Suwandy mengaku sudah sering menertibkan anak jalanan di sejumlah perempatan jalan di Kota Makassar untuk dibina. Namun diakuinya, upaya tersebut belum memberikan dampak positif.
Padahal menurutnya, pemerintah provinsi telah menyiapkan panti untuk menampung anak-anak jalanan di Kabupaten Maros dan Bulukumba sebagai lokasi pembinaan dalam bentuk pemberian keterampilan.
Acara yang turut dihadiri oleh Menteri Sosial, Salim Seggaf Al Jufri ini dirangkaikan dengan pengukuhan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo sebagai Pembina Tagana Indonesia untuk Wilayah Indonesia Timur.
Salim mengakui penanganan anak jalanan di Indonesia masih kurang maksimal. Ia mengungkapkan, sampai saat ini baru sekitar 20 ribu anak jalanan di Indonesia yang telah dibina dari total 230 ribu lebih anak jalanan saat ini.
"Membina dan menangani anak jalanan itu membutuhkan kerja keras antara pemerintah pusat dengan daerah," kata Salim.
Ia membeberkan, anggaran penanganan anak jalanan setiap tahunnya cukup besar. Salim berharap pemda dapat mengoptimalkan setiap bantuan yang diberikan khususnya dalam bentuk pembinaan anak jalanan di lembaga pendidikan.
Harapan tersebut demi terealisasinya program Indonesia bebas anak jalanan tahun 2014. Menurutnya, hingga saat ini baru Pemprov DKI Jakarta yang diklaim berhasil melaksanakan program tersebut.
Baca juga:
- Jl Bujangga Amblas 1 Meter, Warga Khawatir Celaka
- Pemeliharaan Hidrant di Samarinda Tak Jelas
- Rekomendasi DPP Golkar Rugikan Syahrul di Pilgub Sulsel
- Duet Rudi-Nawir Janjikan Kejutan
