Kenaikan TPP Harus Dibayar dengan Peningkatan Kinerja PNS Pemprov Kaltim

TRIBUNNEWS.COM SAMARINDA,- Kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)di lingkup Pemrpov Kaltim, harus dibayar dengan peningkatan  kualitas kinerja pegawai. Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Mukmin Faisjal, Selasa (24/12/2013).

Mukmin menilai, sejauh ini kinerja PNSdi Pemprov Kaltim masih perlu  ditingkatkan. "Tentu kenaikan TPP menjadi tuntutan yang harus dibayar  PNS untuk meningkatkan kinerja lebih baik. PNS lebih bersemangat
membangun diri dan mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan, negara.  Sejauh ini saya melihat masih perlu ditingkatkan lagi," ujar Mukmin.

Diketahui, sudah menjadi kewenangan wagub untuk melaksanakan pengawasan internal di Pemprov Kaltim. "Pengawasan diletakkan di  pundak saya. Saya sudah pengalaman saat menjabat sebagai Wakil
Walikota (Wawali) Balikpapan, karena menangani tugas yang sama," kata  Mukmin.

Adanya kenaikan TPP, kata Mukmin, harus menjadikan PNS di Pemprov  Kaltim lebih disiplin. "Tidak boleh lagi ada PNS ke pasar saat jam  kerja. Kalau di luar jam kerja bisa saja. Tidak boleh lagi  malas-malasan," tegasnya.

Mukmin juga menuturkan, masih diperlukan kerjasama dan kekompakan  antara sesama pengawas internal seperti Inspektorat Wilayah (Itwil)  maupun pengawas yang berada di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Gubernur Kaltim terpilih Awang Faroek Ishak kembali menaikkan TPP PNS  di Pemprov Kaltim. Menurut Awang, kenaikan TPP tersebut menjadi bagian dari program 100 hari kerja, di bidang reformasi birokrasi.

Pemberian TPP juga menjadi salah satu butir rekomendasi Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK), saat menyerahkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemprov Kaltim. Sebagai contoh, TPP untuk  pegawai eselon I (setingkat Sekprov) menjadi Rp 35 juta perbulan.

Sebelumnya, eselon I mendapatkan TPP sekitar Rp 30 juta perbulan.  Besarnya TPP yang diterima masing-masing pegawai berbeda, tergantung  dari golongan dan kepangkatannya. TPP terendah sendiri berkisar Rp 3 juta. (*)