Stadion Barombong Makassar Terbengkalai, Proyek Sejak 2011 Belum Tuntas hingga 2026

Ringkasan Berita:

• Proyek Stadion Barombong di Makassar yang dimulai 2011 hingga kini mangkrak 15 tahun. 
• Publik kecewa karena stadion yang digadang jadi markas PSM hanya menyisakan bangunan

TRIBUNNEWS.COM - Stadion Barombong di Makassar yang sempat digadang-gadang menjadi markas baru PSM Makassar, klub peserta kompetisi Super League, hingga kini belum juga rampung. 

Dimulai sejak 2011, proyek tersebut kini telah mangkrak selama sekitar 15 tahun, menyisakan bangunan setengah jadi dan kekecewaan publik.

Stadion Barombong awalnya dirancang sebagai fasilitas olahraga modern dengan kapasitas besar untuk mendukung perkembangan sepak bola di Sulawesi Selatan. 

Lokasinya yang strategis membuat stadion ini diharapkan menjadi pusat kegiatan olahraga sekaligus simbol kebanggaan masyarakat Makassar.

Namun, perjalanan proyek ini penuh hambatan.

Pada 2 November 2017, sebagian tribun stadion sempat runtuh akibat hujan lebat, memicu kekhawatiran publik terhadap kualitas konstruksi. 

Insiden tersebut menjadi titik balik yang memperlambat progres pembangunan.

Sejumlah faktor disebut menjadi penyebab mangkraknya proyek ini.

Mulai dari pergantian kepemimpinan yang tidak diiringi kelanjutan pembangunan, sengketa lahan, hingga belum terpenuhinya berbagai persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.

Selain itu, status aset yang belum jelas turut memperumit penyelesaian proyek. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan anggaran serta kebijakan birokrasi yang dinilai tidak konsisten.

Baca juga: Hasil Super League: Comeback Kalahkan PSIM 1-2, PSM Buka Asa Jauhi Zona Papan Bawah

Audit Proyek

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap proyek tersebut.

Menurutnya, transparansi sangat penting mengingat anggaran pembangunan yang telah digelontorkan mencapai sekitar Rp200 miliar.

“Harus diperiksa penyebab mangkraknya itu,” ujar Fickar, Kamis (14/4/2026).

Ia menegaskan, audit harus mampu mengungkap apakah masalah disebabkan oleh kenaikan biaya material, kesalahan manajemen proyek, atau bahkan dugaan penyimpangan anggaran.

“Apakah karena bahan baku naik, atau ada uang proyek dibawa lari. Kalau ada unsur pidana, ini bisa masuk tipikor,” tegasnya.