Liputan Khusus Aceh
Pemerintah Pernah Membuat Peraturan yang Mematikan Ekonomi Aceh
Ketua Apindo HM Dahlan Sulaiman SE (70) mengatakan, dirinya meyakini lebih dari 80 persen uang Aceh dibelanjakan ke luar Aceh,
Dia menyarankan Pemerintah Aceh untuk membuat aturan yang bisa mengatur semua produk manufaktur dan non-manufaktur yang dibutuhkan masyarakat Aceh, kantornya harus dibuka di Aceh, tidak melalui Medan lagi.
“Dulu saat saya ketua Kadin pernah saya ajukan draf aturan ini, tapi tidak direspons. Malah draf regulasi yang kami buat duluan bocor ke distributor dan tauke-tauke di Medan, karena memang penguasa masih kongkalikong dengan mereka,” ungkap Dahlan.
Kecuali itu, Dahlan juga menyarankan pemerintah memetakan barang-barang yang bisa dihasilkan Aceh dan membuat pabrik dengan skala tertentu.
Misalnya saja pabrik sabun. Namun, dia ingatkan, jangan sampai harga barang baru made in Aceh ini melebihi harga di Medan.
Karena memang diakuinya, produk yang diproduksi dalam jumlah massal, pasti akan lebih murah dibandingkan dengan produksi dalam jumlah yang sedikit, hanya untuk kebutuhan masyarakat Aceh.Tentu swasta harus dilibatkan.
“Kalau pemerintah serius dan ada insentif tertentu, misalnya keringanan pajak, pasti pengusaha akan tertarik, dan saya adalah orang pertama yang akan membangun pabrik di Aceh,” kata pria yang pernah menjadi Pemimpin Redaksi Harian ‘Berjuang’ ini.
Dengan kewenangan Aceh yang besar, ditambah dana melimpah, tutur Dahlan, tidaklah terlalu sulit untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat Aceh. “Kita jangan menghabiskan waktu dengan berkonflik,” tutupnya.(sak)
