Uang Aceh Habis Dibelanjakan di Luar Aceh

TRIBUNNEWS.COM - ACEH merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan banyak ‘santunan’ dari pemerintah pusat. Namun, puluhan triliun rupiah dana yang masuk setiap tahun itu hanya sekadar transit di Aceh.

Uang ini justru lebih banyak menggeliatkan ekonomi provinsi tetangga, Sumatera Utara. Apa saja yang dibelanjakan warga Aceh di Sumatera Utara dan apa pula yang seharusnya dilakukan pemerintah Aceh?

Berikut laporan eksklusif dari hasil liputan Serambi Indonesia, koran kelompok Tribun di Aceh:

Bank Indonesia (BI) mencatat pada triwulan II 2014, jumlah uang yang masuk ke Aceh sekira Rp 2,8 triliun. Namun, di antara jumlah uang sebesar itu, Rp 2,1 triliun kemudian tercatat digunakan untuk bertransaksi di luar Aceh, antara lain di Sumatera Utara. Hanya Rp 588 miliar yang ditransaksikan di Aceh atau sekira 21 persen.

Terkait banyaknya uang Aceh yang keluar lagi dari Aceh  bukanlah cerita baru. Berbagai kalangan di Aceh membelanjakan uangnya di luar Aceh untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

Memang data ini merupakan transaksi sekilas atau dalam jangka waktu tertentu yang tercatat di BI, namun tidak ada yang bisa membantah bahwa sebagian besar uang Aceh memang dihabiskan di luar Aceh selama ini.

Ketergantungan ekonomi Aceh terhadap Sumatera Utara itu sudah terjadi sejak puluhan tahun silam. “Ini cerita klasik,” kata pengamat ekonomi dari Unsyiah, Rustam Effendi, pekan lalu. (Baca: Jangan Lupakan Pertanian).

Parahnya lagi, sekira 21 persen uang yang berdiam di Aceh itu pun belum tentu mengalir ke bawah. ‘Kue’ ekonomi yang sudah kecil ini belum terdistribusi secara adil.

Sebagian besar dinikmati oleh kalangan yang umumnya dekat dengan pemegang kekuasaan. Yang lebih ironis, hingga kini Pemerintah Aceh belum punya blueprint bagaimana secara bertahap mengurangi ketergantungan Aceh pada Sumatera Utara.

Itu sebab, di tengah taburan uang, kemiskinan di Aceh tetap saja masih berada di atas angka rata-rata nasional yang 11,25 persen.

Pemerintah di 23 kabupaten/kota pun demikian. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Zulfan Nukman menyebutkan, pemerintah kabupaten/kota selama ini malah terkesan sibuk mengurus soal tenaga kerja honorer yang akan diangkat menjadi PNS.

Bertahun-tahun, misalnya, pemerintah kabupaten/kota tersita waktu dan pikiran untuk meng-clear-kan kevalidan verifikasi tenaga honorer K-2.

Di beberapa kabupaten, pemerintah setempat juga sibuk menegerikan kampus swasta menjadi negeri, namun lupa menciptakan lapangan kerja buat mereka kelak.

Harusnya dengan sumber daya yang dimiliki, pemerintah di kabupaten/kota juga berpikir bagaimana cara menggeliatkan ekonomi masyarakat. “Kita sering lupa banyak potensi lain untuk menciptakan lapangan kerja, tak mesti PNS,” kata Zulfan.

Melihat kondisi riil di Aceh, lanjutnya, Bank Indonesia telah berinisiatif melatih puluhan wiraswastawan potensial yang diharapkan bisa menggeliatkan ekonomi Aceh ke depan.