Bupati Pamekasan: Madura Lebih Nyaman Gabung Jawa Timur

TRIBUNNEWS.COM, MADURA - Wacana Madura menjadi provinsi mandiri tidak sepenuhnya mendapat dukungan warga Madura, karena ada yang lebih suka Madura tetap dalam wilayah Jawa Timur.

Satu di antaranya adalah Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, yang mengatakan pembentukan Provinsi Madura tidak menjamin masyarakat bertambah makmur, karena perlu kajian mendalam.

"Di antaranya, menyangkut persiapan seluruh masyarakat Madura. Bukan hanya kepentingan sekelompok orang," ujar Syafii kepada Surya, Senin (9/11/2015).

Syafii menyangsikan kemampuan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Madura untuk menopang pemerintahan provinsi sendiri.

Namun ketika ditanya apakah setuju pembentukan Provinsi Madura, Syafii menjawab secara diplomatis.

“Bagaimana kami mengatakan setuju terhadap deklarasi ini, sementara kami belum pernah diajak berkoordinasi selain sebatas ingin beraudensi. Seharusnya yang diutamakan itu, lebih dulu syarat utamanya untuk membentuk Provinsi Madura minimal ada lima kabupaten,” kata Achmad Syafii.

Ketua DPRD Pamekasan, Halili, berpendapat pembentukan provinsi baru bukan langkah tepat apabila tujuannya untuk mengangkat kehidupan masyarakat.

"Kalau saya lebih setuju pada peningkatan SDM, karena faktanya SDM masyarakat Madura ini masih sangat lemah," kata Halili.

Tengok saja pendapatan asli daerah (PAD) terbesar dalam APBD di semua kabupaten di Pulau Madura selama ini berasal dari retribusi. Dengan demikian, dari sisi anggaran Madura masih belum cukup memadai.

"Fakta ini tentu perlu menjadi pertimbangan kita semua," kata dia.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, H Herman Dali Kusuma, menyambut baik gagasan pembentukan Provinsi Madura dan tetap berharap keinginan itu harus memenuhi prosedur dan hukum yang diatur dalam undang-undang.

"Sebagai wakil rakyat, dan apabila Provinsi Madura diinginkan oleh rakyat, maka pasti mendukung. Tetapi dengan syarat itu tadi harus terpenuhi," papar Herman.

"Kalau perlu libatkan seluruh perguruan tinggi di Madura membuat kajian strategis mengungkap potensi dan posisi yang bagus," imbuh dia.

Wakil Bupati Sampang, H Fadhilah Budiono, sependapat belum saatnya Madura menjadi provinsi, karena SDA maupun SDM-nya belum mendukung. Selama ini tanah pertaniannya hanya mengandalkan tadah hujan.

Jika mengandalkan potensi minyak dan gas saja tidak mungkin. Di Sampang ada sumber minyak, tapi tidak masuk dalam pendapatan asli daerah (PAD). (Laporan Khusus Surya)