Kemensos Urai Masalah PKH Sampang

Masalah penyaluran bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH) di Sampang menemukan jalan terang.

Kemensos Urai Masalah PKH Sampang
istimewa
Kasubdit Bansos Kemensos Keukeu Komarawati, Kepala Bappelitbangda Sampang Tony Moerdiwanto, Kepala Dinsos Sampang Moh. Amiruddin, Kepala Cabang BRI Sampang Imam Syafii saat melaksanakan audiensi┬ákemarin. 

TRIBUNNEWS.COM -- Masalah penyaluran bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH) di Sampang menemukan jalan terang.

Kementerian Sosial (kemensos) menurunkan sejumlah pejabat terasnya untuk datang langsung ke Kota Bahari, Senin (26/8/2019).

Mereka memjelaskan dan klarifikasi serta mendengar dan melihat langsung apa yang terjadi dilapangan.

Sejumlah perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ikut aksi ke BRI Cabang Sampang beberapa waktu lalu berdatangan. Mereka masuk ke aula kantor Bappelitbangda.

Tak lama kemudian, sejumlah pejabat dari Kemensos, bappelitbangda, dinsos, BRI, dan pendamping PKH kecamatan beserta koordinator kabupaten juga mulai memasuki ruang audiensi.

Baca: Menginap di Rumah Seorang Bidan, Oknum Polisi di Pasuruan Diarak dan Pakaian Dicopot Keliling Desa

Baca: Putri Kedua Misem Jadi Otak Pembunuhan 4 Saudara Sendiri, Motifnya Ingin Kuasai Warisan

Baca: Prediksi Susunan Pemain Persib Bandung di Liga 1 2019, Perebutan Vizcarra dan Kevin Van Kipperluis

Kasubdit Bansos Kemensos RI Keukeu Komarawati menerangkan, berdasarkan temuan BPK, ada 2.603 KPM di Sampang yang belum disalurkan.

Setelah dilakukan pemadanan data ada 1.192 kartu keluarga sejahtera (KKS) dan buku tabungan (Butab) yang dinyatakan eligible serta 1.411 KKS dan butab yang noneligible.

Berdasarkan data by name by adress (BNBA), 1.192 daftar KPM sudah diserahkan ke Dinas Sosial (Dinsos) Sampang.

Selanjutnya, dinsos bisa berkoordinasi dengan BRI untuk didistribusikan ke KPM sesuai petunjuk teknis penyaluran Bansos 2019.

Pihaknya juga memberikan batas waktu penyaluran data BNBA eligible hingga 22 September 2019. Hasil pendistribusian tersebut harus dilaporkan selambat-lambatnya 10 hari dari batas tanggal penyaluran.

Halaman
12
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved