Ini Penjelasan Kapendam IV/Diponegoro soal Video Aparat TNI Bentrok dengan Warga di Kebumen
Ia menjelaskan pada saat yang sama datang masyarakat yang mengaku memiliki tanah tersebut namun tidak mempunyai surat kepemilikan yang sah.
Penulis:
Gita Irawan
Editor:
Hasanudin Aco
lihat foto
"Lemahku Ora Ulih Dipager...Titik...", "Tolak!!! Pemagaran Oleh TNI di Tanah Kami", "DPRD Kebumen Aja Turubae."
Demikian bunyi beberapa tulisan dalam poster yang dibawakan oleh massa yang terdiri dari warga di wilayah Urut Sewu Kabupaten Kebumen, Rabu (8/7/2015).
Mereka terus menyerukan orasinya menolak alih lahan pertanian dan pariwisata di Urut Sewu untuk pertahanan.
Mereka pun menyampaikan beberapa tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen dan DPRD Kebumen.
Berikut tuntutan mereka:
1. Menghentikan kegiatan pemagaran dan membongkar pagar yang telah terbangun di pesisir Urut Sewu
2. Menghentikan/ membatalkan/ menolak proses sertifikasi hak pakai yang diajukan oleh Pemerintah RI cq Kementerian Pertahanan RI cq TNI-AD atas tanah milik rakyat di pesisir Urut Sewu
3. Menjalankan RPJP Kabupaten Kebumen yang menitikberatkan pembangunan berbasis agribisnis secara efektif dan melindungi kawasan pertanian di Urutsewu agar tidak beralih fungsi untuk peruntukkan yang lain.
4. Mewujudkan pengelolaan kawasan Urut Sewu hanya untuk pertanian dan pariwisata
5. Mengusut secara tuntas tragedi berdarah 16 April 2011 yang berupa penembakan dan penyiksaan masyarakat yang terjadi Dibesarkan Setrojenar, Kecamatan Bulupesantren, yang mengakibatkan 7 orang tertembak, 13 orang luka-luka dan pengerusakan 12 sepeda motor
6. Secepatnya melakukan upaya-upaya khusus untuk penyelesaian konflik Urut Sewu (*)
(Tribunnews.com/Daryono) (TribunJateng/Abdul Arif)
