Jelang HUT OPM, Kapolda Ancam Tindak ASN yang Mendanai Kelompok Bersenjata Papua

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Organisasi Papua Merdeka (OPM) akan merayakan hari ulang tahun pada 1 Desember 2019.

Terkait hal itu, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengimbau para kepala kampung atau aparat sipil negara (ASN/PNS) di Papua untuk tidak memberikan bantuan dana kepada Kelompok Krimnal Bersenjata Papua.

Baca: Polisi Tingkatkan Intensitas Pengamanan di Papua Jelang HUT OPM 1 Desember

Jika ada yang terbukti mendanai KKB, Polisi akan menindaknya.

“Kami imbau kepada seluruh aparat di kampung- kampung atau desa, untuk tidak memberikan bantuan apapun kepada Kelompok Kriminal Bersenjata. Bila ada yang terbukti, bakal ditindak,” kata Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw di Markas Polda Papua Jalan Samratulangi Jayapura, Senin (25/11/2019).

Menurut Paulus, kelompok bersenjata hanya ingin mengacau, sehingga tidak boleh dibantu.

“Apalagi dana itu nanti mereka gunakan untuk membeli amunisi dan senjata, kan berarti tujuannnya mau buat ribut dan meresahkan masyarakat. Sehingga jangan dikasih apa pun itu alasannya,” ucap Kapolda.

Mengenai berapa kepala kampung dan desa yang ditengarai memberikan bantuan kepada Kelompok Bersenjata, Kapolda mengatakan, masih diindentifikasi.

“Jumlahnya masih diidentifikasi, tapi yang jelas saya tegaskan, Kepala kampung atau kepala desa dilarang memberikan bantuan apa saja kepada kelompok bersenjata,” kata Paulus, mantan Kapolda Sumut.

Menyikapi peringatan Kapolda tersebut, Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya langsung merespon dengan menunda pencairan dana desa, hingga lewat 1 Desember yakni peringatan HUT OPM.

“Tidak ada pencarian dana desa sampai 1 Desember lewat. Ini untuk cegah jangan sampai dana itu malah diberikan kepada kelompok bersenjata,” ujar Sekda Kabupaten Lanny Jaya Christian Sohilait, Senin 25 November.

Apalagi ada beberapa distrik di Lanny Jaya yang menjadi markas atau perlintasaan Kelompok Bersenjata.

Sehingga, sangat mungkin kepala desa atau kampung diintervensi mereka, bila mengetahui dana desa sudah cair.

“Bisa saja para kepala kampung atau desa ditekan Kelompok Bersenjata, karena mengetahui dana desa sudah cair. Jadi menyikapi himbau Kapolda, kami tunda dulu pencairan dana desa, hingga 1 Desember lewat,” ucapnya.

Sekda mengungkapkan, ada lima distrik di Lannya Jaya yang kerap dijadikan markas ataupun perlintasan kelompom bersenjata.