Setuju Keputusan Jokowi, Ganjar Pranowo Minta Pemerintah Jamin Nasib Warga Jateng yang Tak Mudik

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyampaikan, saat ini ada 600 ribu lebih warga Jateng yang mudik dari wilayah Jabodetabek.

Ganjar pun setuju atas keputusan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang warga mudik tahun ini.

Ia menyebut keputusan Jokowi ini sangat tepat untuk memotong mata rantai penyebaran virus corona dari zona merah ke desa-desa.

Gubernur Jateng ini yakin Jokowi sudah mempertimbangkan larangan ini, karena warga masih nekat mudik meski sudah ada imbauan.

"Saya sangat setuju dan mendukung keputusan ini, karena pasti dilakukan dengan evaluasi yang tepat dan akurat."

"Saya kira, Pak Presiden telah melakukan evaluasi selama ini, sebab faktanya, meskipun diimbau untuk tidak mudik, tetap saja masyarakat nekat," kata Ganjar di rumah dinasnya, Selasa (21/4/2020), dikutip dari laman resmi humas.jatengprov.go.id.

Menurut Ganjar, masih banyak warga Jateng yang belum mudik dari wilayah Jabodetabek.

Sehingga, dirinya berharap pemerintah setempat menjamin kehidupan warga Jateng di perantauan.

"Total warga Jateng di Jabodetabek itu ada 7 jutaan, jadi yang mudik masih sangat kecil."

"Untuk itu, kami berharap larangan mudik ini benar-benar memperhatikan nasib warga kami yang ada di sana."

"Mereka yang tidak pulang, harus benar-benar direscue, sehingga mendapat jaminan dari pemerintah," harapnya.

Baca: Didukung Hibah Pajak Rokok Dari Pemprov Jateng, Bea Cukai Amankan Rokok Ilegal Bernilai Miliaran

Baca: Singgung Prabowo, Refly Harun Ingatkan Khofifah Punya Modal Besar 2024: Jateng, Jatim Lumbung Suara

Baca: SMRC: Jateng Provinsi Paling Responsif Tangani Pandemi Corona

Selain itu, dirinya juga minta agar pendaftaran bantuan sosial untuk warga Jateng di Jakarta diperpanjang.

Sebab, masih banyak warga Jateng yang belum mendapatkan bantuan sosial tersebut.

"Tadi saya duduk selama tiga jam saja mendapat keluhan banyak warga saya tentang itu."

"Bagaimana mereka tidak bisa daftar di RW, katanya suruh nunggu dan lainnya. Maka kami minta, persoalan ini menjadi perhatian," jelas dia.