Aktivis Perempuan Tanggapi Video Dugaan Aksi KDRT: Penegakan Hukum Belum Maksimal

TRIBUNNEWS.COM - Aktivis perempuan dari Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM), Fitri Haryani, menanggapi beredarnya video dugaan aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di media sosial. 

Manager Divisi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Masyarakat (PPKBM) SPEK-HAM itu mengatakan, masih banyaknya kasus KDRT menandakan supremasi penegakan hukum mengenai penghapusan KDRT belum maksimal.

Menurutnya, meskipun sudah ada Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang penghapusan KDRT, kekerasan tersebut masih banyak terjadi di masyarakat. 

Baca: Hubungi 119 Extension 9 Untuk Dapat Bantuan Psikologi Saat Pandemi Covid-19 Termasuk Konsultasi KDRT

"Sudah lebih dari 15 tahun UU tersebut berlaku di Indonesia tetapi masih banyak persoalan KDRT terjadi."

"Hal tersebut dikarenakan supremasi penegakan hukum tersebut masih belum maksimal serta KDRT masih dianggap hanya sebatas persoalan privat saja," kata Fitri pada Tribunnews.com melalui pesan teks, Senin (1/6/2020) malam.

Sebelumnya, video dugaan aksi KDRT di depan anak beredar viral di media sosial.

Belum diketahui secara pasti dimana lokasi kejadian dan seperti apa kebenarannya.

Baca: Pemerintah Diminta Segera Berikan Bantuan terhadap Korban KDRT di Masa Pandemi Covid-19.

Namun, terlepas dari hal itu, Fitri menyayangkan adanya tindak kekerasan seperti yang terekam dalam video tersebut.

Menurut Fitri, perempuan dalam video tersebut tampak mendapat kekerasan berlapis.

"Kalau saya melihat sekilas info tadi, ibu tersebut mengalami KDRT yang berlapis atau ganda," kata Fitri.

"Ada kekerasan fisik, psikis, serta penelantaran rumah tangga," sambungnya.

Fitri menambahkan, KDRT yang dilakukan dalam video itu tidak hanya dialami oleh istri namun juga anak.

Baca: Kemen PPPA Catat Penurunan Kasus KDRT di Masa Pandemi Covid-19

Ia mengatakan, hal itu sangat bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT.

Sementara itu, Fitri menyampaikan, penyelesaian kasus KDRT saat ini belum dianggap sebagai bagian dari bentuk pemenuhan hak akan penghapusan diskriminasi bagi perempuan.

Ia menegaskan, KDRT merupakan bentuk pelanggaran HAM serta kejahatan kemanusiaan.

"KDRT juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, bentuk bagian dari kejahatan kemanusiaan, serta bentuk dari diskriminasi."

"Jadi pelanggaranya dari DUHAM serta CEDAW juga," tegas Fitri.

Viral Video Dugaan Aksi KDRT

Sebelumnya, video dugaan aksi KDRT beredar viral dalam unggahan akun Instagram @nyonya_gosip.

Akun tersebut membagikan tangkapan layar unggahan akun Facebook yang membagikan video dugaan aksi KDRT tersebut.

Pemilik akun Facebook itu menuliskan keterangan mengenai adanya aksi kekerasan yang dilakukan oleh sang ayah terhadap ibunya.

"in seorang bpk yg tak tau Bertanggung jawab kepada keluarga ny yg selalu menuntut mkn yg tak pernah memkasih uang Belanja.

Trs ea memukul mama ku gara2 tak ad belanja di rmh," begitu potongan keterangan unggahan video akun Facebook tersebut.

Dalam video yang ia unggah, awalnya terlihat seorang wanita berbaju merah yang tampak meluapkan amarahnya sambil menangis.

Kemudian, pria berbaju biru yang semula duduk tiba-tiba berdiri dan menghampirinya seperti hendak memukul.

Wanita itu pun terdengar berteriak.

Bersamaan dengan itu, seorang anak berbaju putih terlihat menghampiri.

Baca: Psikolog Saran Lakukan Ini Untuk Menenangkan Seseorang yang Jadi Korban KDRT

Tubuh kecilnya tampak berusaha melindungi sang ibu.

Ia juga berkali-kali melerai.

Hingga akhirnya sang ibu mendorong anak tersebut supaya menjauh.

Kemudian pria berbaju biru itu langsung menganiaya wanita tersebut.

Aksi kekerasan dalam video itu pun menuai banyak tanggapan warganet saat diunggah ulang oleh akun Instagram @nyonya_gosip pada Senin (1/6/2020) pagi.

Hingga Senin malam, video itu telah disukai 544 orang.

Hingga berita ini diturunkan, Tribunnews telah mencoba mengonfirmasi kejadian dalam video tersebut pada pengunggah namun belum mendapatkan jawaban.

(Tribunnews.com/Widyadewi Metta)