DKPP Diminta Panggil KPU dan Bawaslu OI Terkait Diskualifikasi Paslon Ilyas-Endang

TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG - Direktur Indonesia Government and Parliament Watch (IGPW), M. Huda Prayoga meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memanggil KPU dan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir (OI) terkait keputusan diskualifikasi terhadap pasangan calon (paslon) Ilyas Panji Alam dan Endang PU di Pilbub 2020.

“Agar semuanya jelas ya, dan harus diberi sanksi tentunya sesuai ketentuan yang berlaku kalau mereka terbukti tidak beres dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara,” ujar Huda dalam keterangannya, Jumat (16/10/2020).

Huda khawatir keputusan diskualifikasi yang dikeluarkan KPU Kabupaten Ogan Ilir (OI) sarat akan konflik kepentingan.

“Nampak kental sekali ya dengan nuansa conflict of interest (konflik kepentingan) dalam keputusan ini,” kata Huda.

Baca juga: 4 Alasan Mengapa Cost Politik Pemenangan Pilkada Tinggi versi ICW

Huda menjelaskan, keputusan diskualifikasi tersebut cacat prosedur.

Karena menurutnya, dugaan-dugaan pelanggaran yang dilaporkan tidak memenuhi unsur.

“Kalau kita mengikuti dengan seksama ya, antara laporan dugaan-dugaan pelanggaran dan klarifikasi yang diberikan oleh pihak Paslon Ilyas-Endang, kan jelas ya tidak ada yang memenuhi unsur dan tentunya tidak bisa dikatakan sebagai bentuk pelanggaran,” papar Huda.

“Misalnya, soal dugaan pelanggaran bansos Covid-19 kan sudah diklarifikasi dengan jelas ya bisa kita baca di media-media, kemudian soal dugaan pelanggaran pada kegiatan Karang Taruna yang mengundang Pak Ilyas dan kebutulan ada Pak Endang, saya kira ini tidak jelas dan perlu dijabarkan lagi signifikansinya,” tambah Huda.

Huda mengatakan, keputusan diskualifikasi tersebut bakal berdampak dan merugikan paslon Ilyas-Endang.

Namun, kata Huda, masyarakat Kabupaten OI bisa menilai.

“Saya kira masyarakat sudah sangat dewasa dan cerdas ya dalam menilai dan menyikapi hal-hal yang semacam ini, masyarakat pasti bisa menyimpulkan,” beber Huda.

“Seharusnya dalam momen pilkada seperti sekarang ini, masyarakat dipertontonkan dengan kontestasi adu gagasan, track record calon pemimpin mereka dan lainnya, bukan malah dipertontonkan dengan hal-hal yang kurang substantif,” ucap Huda.

Diumumkan KPU OI

Sebelumnya diberitakan, diskualifikasi terhadap Ilyas Panji Alam-Endang PU Ishak di Pilkada OI disampaikan langsung Ketua KPU Ogan Ilir, Massuryati setelah mendapat rekomendasi dan menggelar rapat pleno dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ogan Ilir, Senin (12/10/2020) malam.

Keputusan KPU ini merupakan tindaklanjut dari rekomendasi yang diberikan Bawaslu Ogan Ilir.

"Adapun tindak lanjut rekomendasi dari Bawaslu yang kami lakukan adalah melaksanakan ketentuan Pasal 71 Ayat 5 dengan keputusan KPU Ogan Ili SK : 263/HK.0.1-KPT/1610/KPU-KAP/X2020 tentang pembatalan peletakan pasangan calon bupati dan wakil bupati Ogan Ilir nomor urut 2, yakni Ilyas Panji Alam-Endang PU Ishak," kata Massuryati kepada wartawan di kantor KPU Ogan Ilir, Indralaya, Senin (12/10/2020).

Rekomendasi ini, lanjut Massuryati, disampaikan Bawaslu Ogan Ilir pada 5 Oktober lalu.

"Setelah tujuh hari setelah rekomendasi diserahkan, hari ini merupakan hari terakhir KPU Ogan Ilir menyampaikan rekomendasi Bawaslu tersebut," kata Massuryati.

Setelah mengumumkan diskualifikasi kepada paslon nomor urut 2, KPU Ogan Ilir secepatnya akan melayangkan surat diskualifikasi tersebut kepada paslon bersangkutan.

Banding ke MA

Ketua tim advokasi pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Ogan Ilir (OI) Ilyas Panji Alam- Endang PU Ishak, Firli Darta akan segera mengajukan banding ke Mahkamah Agung (MA), terkait putusan KPU OI yang membatalkan atau mendiskualifikasi keduanya sebagai peserta Pilkada setempat 2020.

"Menyikapi hal ini (diskualifikasi) kita akan menempuh jalur hukum, yaitu sesui dengan mekanismanya ke MA, bukan ke PTUN. Karena ini pelanggaran, bukan sengketa, maka harus ke MA," kata Firli, saat dihubungi Tribun Sumsel, Senin (12/10/2020) malam.

Menurut Firli pihaknya sendiri tidak menduga akan putusan KPU OI tersebut, yang tetap melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu, karena bukti- bukti yang telah mereka sampaikan.

Baca juga: Petugas KPPS Pilkada Wajib Jalani Tes Covid-19

Namun Ilyas- Endang sudah mempersiapkan diri dengan apapun yang bakal terjadi, dan yang ditempuh oleh tim advokasi.

"Sebenarnya kami tidak menduga, sebab kita berharap KPU mencermati rekomdasi Bawaslu OI itu tidak sesuai, karena bukti- bukti yang kita sampaikan dan sajikan ke KPU OI. Tapi, nyatanya KPU OI menyimpulkan yang sama, tapi kami sudah mempersiapkan sesuatunya, jika putusan diskualifikasi keluar dengan banding ke MA," jelas Firli yang mengaku mengetahui info tersebut dari media, dan masih menunggu salinan resmi putusan dari KPU OI tersebut.

Dijelaskan alumni hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ini, pihaknya diberikan waktu sekitar tiga hari setelah putusan, untuk melakukan banding atas putusan itu.

"Yang jelas, setelah kita menerima putusan secara resmi, kita akan langsung ke MA. Dalam aturan diberikan waktu diberikan waktu 3 hari setelah ditetapkan untuk melakukan banding ke MA, tapi masih polemik apakah saat diputuskan atau diterima batas waktu itu," bebernya.

Ia optimis jika di MA nanti pihaknya akan menang, dan pasangan Ilyas- Endang kembali disahkan jadi peserta Pilkada OI 2020.

"Kita optimis di MA, karena kita punya ruang pembelaan. Kalai disini (Bawaslu dan KPU) berdasarkan kajian pelanggaran, dan hanya pihak- pihak itu mengkaji dan memutuskan, tanpa ada sanggahan atau pembelaan dari kita," tegasnya.

Ditambahkan Firli, jika adanya putusan ini akan mempengaruhi konsentrasi pasangan Ilyas- Endang dimasa kampanye saat ini, hal itu akan mempengaruhi sedikit.

"Memang memperuhi sedikit pasti, tapi pengaruh besar tidak, karena jika di MA putusan sudah inkrah (final)," tukasnya.

Selain itu, pasangan ini akan segera melaporkan Bawaslu dan KPU ke DKPP.

Sumber: Tribunnews.com/Tribun Sumsel