TAG
DKPP
Berita
Foto (25)
-
Ketua DKPP Pastikan Penanganan Perkara Pemilu dan Pilkada Tuntas 100 Persen Tahun Ini
DKPP memastikan penanganan perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan pilkada tahun 2025 tuntas tahun ini.
-
Perkara Dugaan Etik Pemilu akan Selesai 100 Persen di Bulan Desember: Sisa Kasus Asusila dan Utang
Heddy mengatakan dugaan pelanggaran etik Pemilu 2024 diprediksi bakal selesai 100 persen pada Desember 2025.
-
Peleburan KPU, Bawaslu, dan DKPP: Efisiensi atau Pelemahan Integritas Pemilu
Wacana peleburan KPU, Bawaslu, dan DKPP digadang efisiensi, namun dikhawatirkan melemahkan independensi dan integritas pemilu.
-
Komisi II DPR Ingatkan KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa Kenapa Harus Pakai Jet Pribadi?
Komisi II akan mempelajari putusan sanksi peringatan keras terhadap lima anggota KPU terkait penggunaan jet pribadi.
-
Putusan DKPP kepada 5 Komisioner KPU soal Penggunaan Jet Pribadi Jadi Pelajaran Bagi Pejabat Publik
Keputusan DKPP terhadap komisioner KPU menjadi pengingat penting agar setiap pejabat negara berhati-hati dalam menjalankan tugas.
-
Profil Mochammad Afifuddin, Ketua KPU RI yang Terjerat Sanksi DKPP karena Kasus Jet Pribadi
Berikut adalah profil Mochammad Afifuddin, Ketua KPU RI yang dijatuhi sanksi oleh DKPP terkait kasus penggunaan private jet sebanyak 59 kali.
-
Ketua dan 4 Anggota KPU Disanksi Peringatan setelah Sewa Jet Pribadi, Dalih Salurkan Logistik Pemilu
Ketua sekaligus empat anggota KPU dijatuhi sanksi peringatan keras karena menyewa jet pribadi tetapi tidak sesuai peruntukannya.
-
59 Kali Pakai Jet Pribadi, Tak Sekali Pun untuk Logistik Pemilu: 5 Komisioner KPU Disanksi DKPP
Jet pribadi dipakai 59 kali, tapi tak angkut logistik. Rp19 miliar tak jelas, DKPP jatuhkan sanksi keras ke KPU.
-
Terungkap, KPU Sewa Jet Pribadi Untuk Pantau Penghitungan Suara di Luar Negeri
Komisioner KPU diketahui menggunakan private jet atau jet pribadi ke Kuala Lumpur Malaysia saat pelaksanaan Pemilu 2024.
-
Ketua KPU dan 4 Komisioner Dijatuhi Sanksi Peringatan Keras Buntut Penggunaan Jet Pribadi
DKPP menjatuhi sanksi berupa peringatan keras kepada Ketua dan 4 komisioner KPU atas tindakan penggunaan jet pribadi saat kampanye Pemilu 2024.
-
Gaji Pegawai Capai Rp5 Triliun, Nusron Wahid Rinci Anggaran ATR/BPN 2026
Nusron Wahid memaparkan rincian anggaran kementeriannya untuk tahun 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI
-
KIPP Sebut Dugaan Pelanggaran Etik Sekretaris DKPP Jadi Momentum Untuk Bersih-bersih Internal
Dugaan pelanggaran etik yang menyeret Sekretaris DKPP David Yama, dinilai menjadi momentum penting bagi DKPP melakukan bersih-bersih internal.
-
Muhammad Ali Adukan Tiga Pejabat DKPP ke DKPP Gegara Kontraknya Sebagai Pegawai Outsourcing Diputus
Seorang pegawai outsourcing Sekretariat DKPP mengadukan tiga pejabat di lingkungan institusi tersebut ke DKPP
-
DKPP Ungkap 5 Masalah Krusial Pilkada 2024 Jelang Pemungutan Suara Ulang Terakhir
DKPP menyampaikan lima catatan penting terkait pelanggaran yang kerap terjadi selama Pilkada 2024. Pertama soal kelengkapan dokumen.
-
Anggaran Minim, DKPP Sulit Jalankan Program Strategis Pengawasan Etik Pemilu
Ketua DKPP Heddy Lugito mengungkapkan pihaknya masih menghadapi kendala anggaran untuk jalankan program strategis pada 2026.
-
Daftar 10 Anggota KPU dan Bawaslu di Jayapura & Pasaman yang Disanksi Peringatan Keras DKPP
DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada sepuluh penyelenggara pemilu. Dua di antaranya adalah anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.
-
DKPP Berikan Sanksi untuk Seluruh Anggota KPU RI Imbas Penerbitan Surat Tak Sesuai Aturan
Menurut DKPP, usulan Idham disetujui begitu saja oleh enam anggota KPU lainnya tanpa pembahasan atau kajian mendalam.
-
DKPP: Perkara Asusila Dominasi Aduan Etik Penyelenggara Pemilu
Perkara asusila menjadi jenis pelanggaran non-tahapan yang paling banyak diadukan terhadap penyelenggara pemilu.
-
Catatan DKPP Soal Pemilu dan Pilkada 2024: Bawaslu Tidak Transparan, KPU Tak Profesional
Bawaslu juga masih belum maksimal dalam pengawasan sehingga praktik kecurangan yang dilakukan oleh peserta pemilu banyak terjadi.
-
Pengamat Setuju Ide Jimly Perluas Kewenangan DKPP Bisa Sidang Etik Peserta Pemilu
Ali sepakat jika kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diperluas untuk tidak hanya menyidang pelanggaran etik oleh penyelenggara.
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved