PDIP Siapkan Tim Saksi Lawan Gugatan Machfud Arifin-Mujiaman ke MK

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya menyiapkan “tim senyap“ dari Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) untuk melawan gugatan Machfud Arifin-Mujiaman di Mahkamah Konstitusi (MK).

Tim ini juga menjadi satu di antara faktor pemenangan di Pilkada Surabaya 2020.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Adi Sutarwijono menyampaikan, BSPN sudah bekerja sejak 1,5 bulan yang lalu.

"Mereka melatih para saksi sebanyak 11 ribu personel secara bergelombang di tengah pandemi Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Setiap latihan hanya diperbolehkan 100 orang dan mereka bisa menyelesaikan itu," tuturnya usai penyerahan laporan BSPN dari rekapitulasi suara di KPU, bertempat di kantor DPC PDIP Kota Surabaya, Jumat (18/12/2020).

Baca juga: Update Hasil Pilkada Jawa Timur 2020 Data KPU Sabtu Siang: Surabaya, Kediri, Malang, hingga Pacitan

Acara tersebut dihadiri Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Calon Wakil Wali Kota Armudji, yang dari rakap manual KPU Kota Surabaya, memenangi perolehan suara di Pilkada 9 Desember 2020.

Adi mengatakan, BSPN juga membentuk kamar hitung.

Para penggeraknya adalah anak-anak muda yang menguasai IT sehingga dokumen C1 berhasil direkapitulasi secara digital.

Dasar itulah yang dipakai BSPN untuk mengumumkan hasil hitung riil (real count) yang memenangkan duet Eri Cahyadi dan Armudji.

"Hanya sekitar lima jam, sudah diketahui mayoritas dari C1 hasil itu kecenderungannya ke mana. Dan hasil real count BSPN itu mendekati persis hasil dari real count KPU," katanya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Coba Tembak Polisi, Kurir Sabu di Surabaya Ditembak Mati

"Itu yang saya banggakan dari kawan-kawan BSPN PDIP Kota Surabaya, mereka bisa bekerja cepat, solid dan mengamankan seluruh dokumen C1 hasil dengan orisinal," imbuhnya.

Adi mengungkapkan, sistem kerja BSPN menunjukkan bahwa PDIP adalah partai modern yang selalu menggunakan pendekatan TI dalam kerja-kerja pemenangan pemilu.

“PDI Perjuangan adalah partai pelopor, satu di antaranya ditunjukkan dengan kerja-kerja berbasis teknologi informasi. Kamar hitung milik BSPN PDI Perjuangan Surabaya bisa dibilang yang terdepan. Sehingga dokumen C itu cepat sekali kami rekapitulasi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BSPN PDIP Kota Surabaya, Purwadi mengatakan, hasil kerja BSPN tidak terlepas dari dukungan partai mulai dari tingkat anak ranting hingga dewan pengurus cabang.

"Jadi BSPN itu tidak bekerja sendiri, tapi didukung oleh struktur partai. Dan yang kami lakukan ini memang sudah sesuai standar yang sudah diatur di dalam peraturan partai," kata Purwadi.

Purwadi mengaku bersyukur bahwa perolehan suara yang dilakukan mulai penghitungan berdasarkan C salinan sama dengan KPU.

Termasuk soal kerja selama tiga jam mendapatkan hasil yang kredibel, valid, dan legal.

"Jadi langsung, semua salinan C hasil yang disampaikan oleh saksi ke kantor BSPN di kamar hitung BSPN dan alhamdulillah semua lengkap dan tidak ada masalah dan kami mengetahui semua," ucapnya.

Baca juga: Risma Minta Karyawan tidak Melakukan Perjalanan Liburan ke Luar Kota Surabaya

Dia menjelaskan, tidak hanya persoalan permasalahan perolehan paslon tapi pihaknya juga mengetahui semua persoalan di seluruh masing-masing TPS.

"Jadi misalnya surat suara, pengunaan hak pilih, dan itu yang kami bawa dalam rekapitulasi di KPU dan perbaikan-perbaikan di tingkat masing-masing TPS," ujarnya.

Jadi tidak hanya paslon, lanjut Purwadi, pihaknya juga mengetahui semua mulai DPT sudah sesuai aturan sampai penggunaan hak pilih bahkan sampai tingkat partisipasi pemilih.

"Itu yang kami lakukan, salah satu fungsi kamar hitung adalah mendeteksi setiap kejanggalan di masing-masing TPS," ucapnya.

Dikonfirmasi apa ada kejanggalan di TPS, Purwadi mengatakan pasti ada kejanggalan di masing-masing TPS dan itu sudah disampaikan dalam rapat pleno KPU dari tingkat kecamatan untuk melakukan perbaikan di tingkat administrasi.

"Misalnya penggunaan hak pilih yang tidak sesuai dengan daftar hadir, lalu diganti. Kemudian penguna hak pilih laki-laki dan perempuan sampai tingkat partisipasi pemilih itu sesuai atau tidak, atau wajar atau tidak di masing-masing TPS. Itu lah data-data kita," ujarnya.

Baca juga: Sebentar Lagi Tak Jadi Wali Kota Surabaya, Risma Ngaku Sempat Minta Jabatan Ini: Kita Bisa Mengubah

Purwadi menegaskan, pihaknya tidak hanya sekedar memastikan kemenangan paslon nomor urut satu tapi juga punya data-data kalau sampai terjadi gugatan di MK.

"Jadi kami sudah siap data-data semuanya termasuk detail-detail persoalan di masing-masing TPS. Kami hanya menyiapkan data hingga persoalan yang dituduhkan kepada kami terkait masalah ASN dan yang lainnya serta berkoordinasi dengan badan hukum PDIP untuk melawan gugatan ke MK," ucapnya.

Sedangkan Wakil Wali Kota Surabaya terpilih, Armudji mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menghalangi gugatan ke MK tetapi hanya bisa mengingatkan dan masyarakat Kota Surabaya juga mengingatkan.

"Karena aturannya sudah jelas. Di Gresik saja mereka legowo tanpa melakukan gugatan. Karena yang digugat itu harusnya, dari hasil pemilihan kemarin kita selisihnya sangat tebal, di Gresik selisihnya hanya 2,5 persen tapi mereka paham dengan aturan yang ada," kata Armudji.

Armudji sekali lagi menegaskan, dirinya tidak bisa menghalangi gugatan ke MK dan hanya bisa mengingatkan.

Dia juga mencontohkan  Gus Ipul dan Mbak Puti ketika kalah di Pilgub Jatim, mereka juga memberikan suatu kelegowoan.

"Itu yang tentunya menjadi hal yang baik, demokrasi harus seperti itu," ucapnya.

Dikonfirmasi mengenai persiapan gugatan ke MK, Armudji mengaku sudah menyiapkan itu dan pihaknya juga sudah mempunyai tim hukum yang tentunya berpengalaman di setia Pilkada, Pilgres dan setiap even-even politik.

"Jadi kami sudah persiapkan semuanya," ujarnya.